Sampai Kamis ke Berapa?

Penulis: Wahyu Alfi

Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) mengikuti Aksi Kamisan ke-460 di depan Istana Merdeka, Jakarta. 22 September 2016. (lensa.fotokita.net)

Ketika hak hidup keluarga tidak mendapat perlindungan dari negara, Tuhan akan melindunginya.

Aksi diam melawan impunitas, adalah aksi diam yang tak sepenuhnya diam. Mereka sesungguhnya sedang menyuarakan hal-hal besar yang luput dari pandangan kita, bahkan mata para pembesar negara pun buta akan persoalan ini. Buta atau memilih tutup mata, tidak ada yang tahu. Bagi mereka yang berjuang, diam adalah cara untuk mengkritik pemerintah yang tidak selayaknya diam atas isu-isu yang mereka suarakan.

Gerakan itu diberi nama Payung Hitam. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di depan istana negara dengan mengembangkan payung-payung berwarna hitam, bukan karena hari sedang hujan.

Makna “Payung” memang menyimbolkan perlindungan secara fisik atas hujan dan terik matahari. Sedangkan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan ketentuan ilahi. Hitam juga melambangkan duka cita sekaligus cinta kasih kepada para korban, dan sesamanya.

Aksi yang mereka lakukan setiap hari kamis disebut “Kamisan”. Mereka memilih untuk diam dan berdiri sebagai pilihan. Diam mengartikan telah hilangnya hak-hak sebagai warga negara, sedangkan berdiri adalah bentuk sikap korban dan keluarga korban yang akan tetap berdiri menuntut hak-haknya hak sebagai warga di bumi pertiwi.

Adalah hak mereka juga untuk menyuarakan kepada pemerintah agar mengusut kasus-kasus pelangaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dialami para korban, maupun keluarga korban.

Orang-orang itu adalah keluarga korban perengutan HAM—tragedi ’65, Trisakti, Semanggi, ’98, Rumpin, dll— yang enggan menutup mata. Gerakan Payung Hitam ‘diam’ pertama kali pada hari Kamis 18 Januari 2007, sekaligus menjadi momentum dimulainya aksi ini. Sebuah usaha untuk bertahan dalam memperjuangkan, mengungkap, mencari keadilan, dan tentunya, melawan lupa.

 

Kasus HAM yang Menemui Kemacetan

Pengusutan serta penuntasan kasus HAM di negeri ini selalu menemui jalan buntu, juga tak jarang dikesampingkan. Janji politik untuk memberikan cahaya pada sejarah kelam seolah menguap begitu saja. Isu hanyalah barang jualan di pasar pemilu. Janji, hanya sebatas janji. Akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu tidak menunjukkan kemajuan.

Mari kita lihat kembali yang terjadi pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pada 2012 lalu, Komnas HAM menyatakan telah menemukan adanya pelangaran HAM berat. Kasus-kasus yang ditemukan antara lain adalah penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, perbudakan, hingga penghilangan paksa. Kasus tersebut menemui kemacetan di kejaksaan agung, jumlah korbanya mencapai 1,5 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah anggota PKI, ormas-ormas yang berafiliasi dengannya, dan orang-orang yang disangka atau dituduh sebagai PKI.

Ada juga peristiwa Talang Sari  Lampung 1989. Komnas HAM membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM guna melakukan penyelidikan terhadap kasus ini pada Maret 2005. Tim Penyidik meyimpulkan terdapat unsur pelanggaran HAM besar pada 19 Mei 2005. Berkas-berkas hasil penyelidikan diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung tahun 2006 untuk ditindak lanjuti. Dari hasil penyelidikan, jumlah korban diperkirakan mencapai 803 orang, dan sampai hari ini kasus tersebut juga masih macet di kejaksaan.

Tidak lebih parah dari kasus penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998, juga masih menemui jalan buntu. Kasus ini tak kunjung diselesaikan sampai sekarang. Peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti berjalan di tempat hingga memasuki babak tahun ke-19. Desakan dari banyak pihak agar menyeret pelaku pelanggaran HAM ini belum mampu membuat pemerintah bergerak mengeluarkan keputusan.

Walaupun Komnas HAM telah melakukan penyelidikan, dan selesai pada 2002 lalu, hanya mampu masuk ke Kejaksaan Agung berkali-kali, dan dikembalikan untuk kesekian kali. Mirisnya lagi, pada 13 maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, diperkirakan korban mencapai 685 orang.

Masih pada rentetan tahun 1998 ketika tragedi Semangi I. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan atas kasus ini, dan selesai pada maret 2002. Sayangnya, berkas hanya mondar-mandir dari komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Sama seperti kasus Trisakti yang pada 13 maret 2008 juga dinyatakan hilang oleh Jampidus Kejaksaan dengan korban sejumlah 127 orang. Tragedi semangi II juga menemui hal serupa dengan jumlah korban 228 orang.

Di bulan Mei tahun 1998 juga terjadi kerusuhan dengan jumlah korban mencapai 1.308 orang. Komnas HAM telah membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM untuk kasus ini, dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung, tapi, lagi-lagi dikembalikan dengan alasan tidak lengkap.  Ada juga kasus Munir, si aktivis HAM yang diracun, Marsinah buruh pabrik yang dibunuh, Kasus Rumpin, kasus Penembakan Misterius (petrus) dan deretan kasus pelanggaran HAM lainnya yang masih meninggalkan tanda tanya.

Kasus pelanggaran HAM masih dianggap belum jelas kelanjutan penyelesaiannya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, bukan sekedar amanat reformasi, namun juga merupakan tantangan bangsa melihat masa depan. Penuntasan pelanggaran HAM berat juga merupakan penguji ketahanan bangsa sebagai negara hukum. Pengungkapan pelanggaran HAM akan menunjukan bahwa hukum, masih berdaulat di bumi pertiwi.

 

Sepuluh Tahun Kamisan

Tepat sepuluh tahun lamanya, sejak digagas pada penghujung tahun 2006. Waktu itu Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK)—paguyuban korban/keluarga korban pelanggaran HAM—bersama JRK (Jaringan Relawan Kemanusian), dan KontraS mencari alternatif perjuangan. Disepakati pada 9 Januari 2007 untuk mengadakan kegiatan guna bertahan dalam perjuangan mengungkap fakta kebenaran, mencari keadilan, yang pada intinya adalah melawan lupa.

Hari kamis 18 Januari 2007 merupakan Kamisan pertama. Mereka menuntut pengusutan secara tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM serius masa lalu di depan Istana Negara. Sebuah perlawanan kolektif, bukan sekedar rutinitas mingguan yang hanya sekedar mempererat solidaritas antar sesama korban atau keluarga korban pelanggaran HAM. Di saat yang sama juga merupakan salah satu cara membuat publik tetap terjaga ingatannya atas sikap represif aparat militer, yang dalam hal ini telah melanggar hak-hak sipil dan politik.

Aksi kamisan mempunyai ciri khas tersendiri dari aksi protes lainnya. Durabilitas aksi yang kuat, aktor yang sama dari waktu ke waktu, keteraturan waktu terkait keberlangsungan aksi protes, konsistensi isu, dan tuntutan yang diperjuangkan di dalamnya, serta metode dan penyampaian tuntutan. Tidak banyak yang tahu bahwa aksi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan dengan tuntutan yang selalu sama, begitu pula dengan aktor yang bermain di dalamnya.

Melihat motif kemunculan aksi Kamisan, maka terlihat jelas bahwa motif politik berupa mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa orde baru, maupun era pasca reformasi, dengan upaya menjaga ingatan kolektif tentang kejahatan HAM berat untuk disuarakan. Karena sampai hari ini, negara tidak memiliki keseriusan dan komitmen dalam menyikapi kasus-kasus HAM di masa lalu, serta cenderung membuat publik lupa pada persoalan penegakan keadilan HAM.

Sampai Kamis ke-512, tanggal 2 November 2017 lalu, orang-orang itu  masih dengan pijakan kuat berdiri, berpakaian serba hitam, dengan payung berwarna serupa digenggaman bertuliskan nama-nama kasus pelanggaran HAM. Tujuannya tetap sama, yakni, menuntut pemerintah menyelesaikan kasus HAM. Disamping itu, juga mengajak dan mengubah kanalisasi pandangan masyarakat yang melihat kejahatan HAM masa lalu sebagai permasalahan segelintir orang untuk menjadi pandangan bersama atas potensi-potensi bahaya kemanusiaan, yang bisa saja kita alami sewaktu-waktu. Segala jerih dalam upaya itu dimaksudkan untuk lagi, dan lagi mendesak, menekan negara agar membentuk pengadilan HAM ad hoc—pengadilan khusus yang dibentuk sementara waktu untuk menyelesaikan kasus tertentu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *