Atas Nama Kemanusiaan, Doa Lintas Agama Digelar

Reporter: Mody Lumi

INOVASI-Berbagai Organisasi Keagamaan, mahasiswa dan sejumlah masyarakat Sulawesi Utara tumpah ruah di depan halaman Polresta Manado pada Senin (15/04/2018) sebagai respon atas teror bom yang terjadi di Surabaya pada hari Minggu (14/04/2018).

Masyarakat dari berbagai latar belakang agama bersatu melakukan kegiatan Doa Lintas Agama. Dalam balutan baju berwarna putih, mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan persatuan bersama-sama. Tak sedikit yang ikut terbawa emosi menghayati kedukaan tersebut.

Dalam aksi ini, berbagai organisasi silih berganti menyuarakan persatuan dan perjuangan untuk melawan terorisme dan radikalisme. Aksi tersebut juga menunjukan bahwa masyarakat Sulawesi Utara tidak gentar dengan ancaman terror.

Perwakilan Ansor dan Banser dalam orasinya dengan tegas mengatakan “Tidak ada satupun agama yang melegalkan yang namanya terorisme.”

“Kami Ansor dan Banser, sering ditanya kenapa kami harus menjaga Gereja? Sebenarnya bukan gereja yang kami jaga, tapi yang kami jaga adalah bangsa Indonesia.” Tegasnya lagi, lalu disambut dengan tepuk tangan dan teriakan para peserta aksi.

Sambil bergandengan tangan dan menyalakan lilin masing-masing, seluruh peserta menyatakan sikap bersama yang dipimpin oleh Ketua Pemuda Sinode GMIM, Pricillia Tangel.

Dalam sikap tersebut, mereka mendesak agar Pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme. Kabarnya RUU tersebut sudah 99 persen siap “ketok palu” sebelum reses sidang beberapa waktu yang lalu, namun pemerintah meminta untuk menunda karena belum sepakat soal definisi terorisme (dikutip dari tirto.id 14/04/2018).

Aksi ini dihadiri Kepala Polisi Resor Kota Manado, dalam orasinya Ia menyampaikan agar seluruh Masyarakat Sulawesi Utara agar tidak terpancing dengan berita hoax, dan juga ikut menjaga nilai-nilai keberagaman umat beragama.

Rp65 Juta Untuk Dosen Asing, Jutaan Mahasiswa Indonesia Terselamatkan

Penulis: Indri Karundeng

(Sumber: Pixabay)

 

“Apa bedanya dosen asing dan dosen dalam negeri? Dosen-dosen kita juga banyak lulusan luar negeri, mereka berkualitas dan berprestasi. Kita gak perlu impor dosen luar dong. Nanti kalo kita cetak prestasi, bisa dikira otak penjajah lagi.” Komentar cerdas dari salah satu netizen di situs media online terkenal, Okezone.com, membuat saya masuk angin dan kejang-kejang, hingga akhirnya saya memutuskan untuk menulis opini ini.

Tidak lebih 10% dari jutaan muda-mudi mengenyam pendidikan di luar negeri, sebagian menggunakan dana pribadi, sebagian lagi beasiswa dari pemerintah. Sepuluh persen itu menunjukan bahwa memang kuliah di luar negeri tanpa beasiswa itu cukup membuat para orang tua kelas menegah-kebawah angkat tangan.

Untuk bisa mendapat beasiswa pun butuh kerja keras, termasuk menghadapi banyak pesaing dikarenakan kuota yang dibatasi. (Ya iyalah, kalo tidak sulit didapat dan tidak dibatasi, sudah dipastikan universitas lokal akan dipenuhi dengan teman-temannya Lucas The Spider). Jadi, sebagai anak yang masih tahu diri, ya sudah, universitas terdekat menjadi pilihan.

Pemerintah lantas mengambil jalan yang lebih menguntungkan negara dan mahasiswa. Upaya Kemristekdikti untuk mendatangkan 200 dosen asing dari 100 universitas kece dari berbagai penjuru dunia merupakan langkah cerdas, bukan? Kita tidak perlu susah-susah dapat beasiswa ke luar negeri, toh dosen kita bule. Bule? Ada apa dengan dosen bule? Apakah dosen bule lebih berkualitas dibandingkan dosen lokal? Pertanyaan yang semoga tidak membuat para dosen maupun calon dosen tersinggung.

Bicara kualitas, mari buka-bukaan dari hal yang paling kecil namun urgent. Indonesia akrab dengan sebutan “Ngaret” sekaligus sebagai perwakilan mahasiswa procrastinator garis keras, dengan jujur membenarkan sebutan itu. Bagi mahasiswa, bagun pukul 6 pagi adalah hal terberat setelah rindu dan bayar uang kos, maka tidak heran terlambat masuk kelas sudah menjadi agenda (hampir) rutin.

Namun, dibalik suksesnya kengaretan mahasiwa, ada dosen yang juga lebih ngaret. Dalam hal ini, ternyata mahasiswa hanya mengambil secercah keuntungan dari kengaretan dosennya. “Daripada menunggu dosen yang entah kapan datangnya, lebih baik manfaatkan waktu untuk ngopi, baca buku, atau tidur.” Siapa yang harus tanggung jawab? Tidak tahu. Saya pernah dibimbing oleh seorang dosen berkebangsaan Amerika Serikat selama kurang lebih dua tahun. Hal ini cukup membuat saya dan teman-teman mahasiswa yang lain menjadi disiplin waktu karena Beliau juga tidak main-main dengan waktu.  Dengan demikian, dosen lokal kalah satu poin kualitas, disiplin.

Indonesia harus lebih realistis dan menerima fakta bahwa hari ini dosen-dosen kita lebih condong mengajar daripada melakukan penelitian. Kemristekdikti mengatakan jumlah dosen di Indonesia sebanyak 277.000. Jika dihitung-hitung, 200 dosen asing tidaklah mengancam dosen lokal, angka ini juga masih belum cukup untuk disebar ke berbagai universitas di tanah air. Sangatlah jelas bahwa kedatangan 200 dosen asing ini merupakan bentuk kerja sama, bukan serta-merta mendatangkan mereka kemudian Indonesia lantas memberhentikan sejumlah dosen lokal. Keberadaan mereka juga akan sangat membantu perguruan tinggi di Indonesia dalam pengembangan IPTEK. Angka Rp300 miliar yang akan diinvestasikan pemerintah untuk program ini merupakan angka yang masuk akal demi menggapai cita-cita Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahasiswa harusnya berpikir ke depan, optimis dan menyambut baik upaya mulia yang dibuat pemerintah, bukan menutup diri dengan gengsi tanpa landasan yang jelas.

 

Tahun Politik: Tantangan Isu Sektarian

Penulis: Wahyu Alfi

(Sumber: www.nu.or.id)

Tahun politik kembali bergulir di dataran bumi Indonesia. Memasuki Juni 2018, Pilkada serentak diselenggarakan di 171 daerah, di 17 Provinsi dengan 115 kabupaten dan 39 kota menjadi awal pembuka. Berdasar pada data penduduk potensial pemilih Pemilu atau DP4, didapati 160.756.143 Penduduk Indonesia yang saat ini yang telah memenuhi syarat sebagai calon pemilih. Berdasarkan hasil sinkronisasi data Pemilu terakhir, hasilnya didapati 163.346.802 pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri menargetkan angka 77,5% Pemilih pada Pilkada 2018.

Ujian berat bagi KPU. Pilkada serentak membuat banyak daerah melaksanakan Pilkada hampir bersamaan. Integritas KPU selaku penyelenggara akan sangat diuji, kondusifitas dan persoalan – persoalan yang sering mampir di Pemilu dalam negeri menjadi sebab utama.

Di samping Komisi Pemilihan Umum yang sibuk menakar Pemilih dan mengantisipasi masalah yang mungkin timbul, partai-partai peserta kontestasi politik pun sudah cukup sibuk dengan strategi dalam menghadapai dinamika politik, sekaligus memenangkan pertarungan.

Batas akhir pencalonan telah selesai. Genderang pertempuran dikumandangkan saat diumumkannya pasangan calon peserta Pilkada pada Senin 12 Februari 2018. Nama-nama usang di kancah perpolitikan negri kembali bermunculan, begitu juga dengan anggota dewan maupun purnawirawan TNI ikut ambil bagian menjatuhkan diri di ranah ini.

Beberapa pakar politik menegaskan, kontestasi di gerbang awal tahun politik 2018 akan sangat mempengaruhi akhir cerita politik di tahun 2019. Pasalnya, pondasi acuan Pileg dan Pilpres 2019 akan sangat mengacu pada hasil Pilkada serentak. Bukan hanya sebagai penentu, segala apapun bentuk peristiwa yang terjadi di Pilkada serentak, punya kemungkinan besar akan terulang di akhir tahun politik. Sebuah gambaran, tidak ada jalan lain bagi Partai Politik selain memaksimalkan kemenangan di setiap daerah Pilkada untuk pondasi Pemilu pada 2019.

Kontestasi tahun politik kali ini diyakini akan memanas, dimulai dari ajang Pilkada serentak sebagai langkah awal pemanasan, serta penerapan strategi dan lobi-lobi koalisi sampai pada Pileg dan Pilpres. Begitupun masalah yang timbul dari kontestasi ini, tentunya akan juga panas.

Sekiranya ada satu masalah dan paling banyak disoroti sampai hari ini yang menggrogoti kesucian Demokrasi di indonesia. Politik Sektarian. Fenomena politik dengan menggunakan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) menjadi strategi paling ampuh untuk menjatuhkan lawan politik. Penerapannya terlihat jelas ketika Pilgub DKI Jakarta lalu. Gerakan politik pinggiran ini sesaat menjadi perhatian publik ketika diseret menjadi instrumen. Keutuhan masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok, saling berhadapan hingga memicu konflik horizontal. Fenomena yang selalu terulang, hingga menjadi siklus tersendiri ketika menjelang Pemilu.

Imbas dari itu, kembali digunakannya fenomena politik identitas basis agama yang digunakan publik sebagai referensi pada politik elektoral. Tahun politik Pilkada 2018 sendiri, disinyalir sangat rentan terjadi politisasi isu-isu agama dan identitas yang mengarah pada Sektarian. Sentimen SARA yang kental seusai Pilgub DKI dan rentetan aksi sekelompok Ormas, masih akan mengancam pelaksanaan Pemilu pada 2018 dan 2019. Isu sektarian seakan menjadi komoditas bagus di pasar pemilu, dibawa sebagai jalan strategi pemenagan politik.

Sebuah tantangan besar bagi KPU yang berada di pusaran politik sektarian dan politik identitas. Langkah antisipasi terpenting yang harus dilakukan KPU ialah menjadi leading sector (sektor pemimpin) dalam membangun komunikasi dan kolaborasi antar aktor-aktor politik, dan membangun strategi antisipasi yang telah terkonsolidasi, di samping tetap memelihara integritas agar tidak tergiur rayuan dan menjadi aktor pelancar Sektarian, penumpang gelap atas reformasi kemajuan demokrasi.

Setahun: ‘Sebelah Mata’ Novel Baswedan

Penulis: Wahyu Alfi

(sumber : https://nasional.kompas.com)

Sebelah mataku yang mampu melihat bercak adalah sebuah warna – warna mempesona

Membaur dengan suara dibawanya kegetiran

Begitu asing terdengar

Tapi sebelah mataku yang lain menyadari

Gelap adalah teman setia

Dari waktu waktu yang hilang – Efek Rumah Kaca

Setahun sudah kasus Novel Baswedan bergulir, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  ini mengalami teror hingga disirami air keras pada Selasa 11 April 2017. Novel disirami air keras sepulangnya ia sholat subuh dari Masjid sekitar rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara oleh dua orang tidak dikenal.

Penyerangan dengan menggunakan air keras itu mengenai sebagian wajah dan mata Novel Baswedan, akibatnya Novel harus menjalani pengobatan yang cukup lama utuk memulihkan kesehatan dan penglihatan. Sekembalinya dari singapura  pada 22 februari 2018 lalu pasca operasi, kondisi mata Novel mengalami kerusakan cukup parah, bukan hanya satu, kedua mata novel mengalami penurunan fungsi pengelihatan.

Penurunan terus terjadi pada mata kanan, sedangkan pada mata kiri, Novel berharap bisa digunakan sebagai penglihat.

“Diharapkan penglihatan kirilah yang bisa digunakan untuk membaca nantinya,” kata Novel saat blak-blakan dengan detik.com, Senin (9/4/2018). (Sumber : detik.com)

Penyidik yang Tidak Pandang Bulu

Novel Baswedan sendiri mengawali kiprah sebagai salah satu penyidik KPK saat di tugaskan MBES Polri pada Januari 2017. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) ini lebih memilih untuk melepaskan seragamnya dan bergabung sebagai penyidik KPK tahun 2014.

Sepak terjang Novel Baswedan biasa dikatan gemilang, beberapa kasus korupsi dipercayai untuk ditanganinya. Novel ikut andil bagian dalam kasus korupsi wisma atlet Hambalang. Ia berhasil memulangkan Muhammad Nazaruddin dari pelariannya di Kolombia, yang dituding menggelapkan dana. Dari kasus ini juga berhasil diungkap keterlibatan Angelina Sondakh, Direktur utama PT DGI Dudung Purwadi, dan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Rizal Abdullah pada 2011.

Masih di tahun yang sama, Novel juka ikut terlibat dalam penanganan kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia pada 2004. Kasus yang melibatkan Nunun Nurbaeti dan Miranda Swaray Goeltom ini berhasil diungkap dan diseret ke pengadilan. Keduanya dijatuhi hukuman penjara dan denda oleh pengadilan.

Kasus selanjutnya, Novel berhasil mengungkap suap sengketa Pilkada ketua Mahkama Konstitusi. Akil Mochtar terbukti menerima suap empat sengketa Pilkada. Yaitu, Pilkada Lebak di Banten, Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Pilkada Empat Lawang, Kalimantan Tengah,

Bukan hanya itu saja, kasus suap proyek penyesuaian infrastruktur daerah yang melibatkan Wa Ode Nurhayat juga ikut diungkap. Wa Ode Politikus PAN ini terbukti menerima suap untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 yang juga ikut menyeret Fahd A Rafiq dan Mantan Bupati Buol Amran Batalipu.

Dalam kasus dugaan Korupsi Simulator SIM, beberapa nama petinggi Polri diseret. Novel dengan berani memeriksa mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Kasus ini menuai polemik dua institusi negara, Polri dan KPK, puncaknya penarikan penyidik polisi yang ada di KPK untuk kembali ke Mabes Polri. Novel menjadi salah satu yang menolak dengan memilih keluar dari kepolisian dan memilih sebagai penyidik KPK. Ia pun diangkat sebagai penyidik tetap tahun 2014.

Sampai pada penyidikannya terhadap kasus e-KTP. Pengungkapan kasus ini tidak lepas dari peran Novel Baswedan. Dalam kasus ini Novel adalah penyidik yang memeriksa Anggota DPR Fraksi Hanura, Miryam S Haryani. Dalam persidangan, Miryam mengatakan diancam penyidik saat diperiksa terkait e-KTP sehingga menandatangani BAP. Novel membantah dengan mengungkap jika Miryamlah yang mendapat tekanan dari sejumlah Anggota DPRP.

Dalam kasus ini, Novel muncul ke depan publik pada saat menjadi saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto di sidang 30 Maret 2017. Novel bicara soal perkara tudingan ancaman, rekaman sadap, sampai aliran uang di DPR. Sejumlah nama Politikus keluar, sampai pada ketua DPR Setya Novanto.

Setahun Menunggu Kepastian

Pengungkapan kasus penyerangan air keras yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap Novel Baswedan kian hari semakin tidak jelas, semuanya seperti jalan di tempat. Setahun berlalu, polisi belum juga mengungkap kasus ini. Lamanya penuntasan kasus ini oleh kepolisian membuat masyarakat mempertanyakan komitmen polisi.

Polisi berkilah dengan mengatakan Novel tidak kooperatif saat diperiksa, keterangan Novel dikatakan tidak lengkap. Keterangan dari Direktur Lembaga Hukum Jakarta yang sekaligus juga pengacara Novel mengatakan bahwa Novel sudah memerikan keterangan yang cukup jelas ketika polisi memeriksanya di Singapura pada 14 Agustus 2017 lalu.

Sampai pada saat perilisan sketsa pelaku, belum ada juga pengungkapan siapa pelaku dan dalang dibalik penyiraman. Beberapa pihak mendesak jalan alternatif untum membentuk  tim gabungan pencari fakta (TGPF) Novel Baswedan, sebagai reaksi dari kebuntuan polisi dalam kasus ini.

Usulan pembentukan TGPF ini pun juga menuai polemik, pemerintah malah meminta tidak didesak, dalam hal ini pembentukan TGPF untuk mengungkap kasus Novel Baswedan.

“Enggak ada desakan ya, pemerintah itu enggak usah didesak-desak, pemerintah itu dalam melaksanakan tugasnya selalu konstruktif, selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com Jumat (23/2/2018).

Beberapa pihak meyakini, TGPF adalah jalan terang untuk pengungkapan kasus ini. Beberapa kasus teror serta penyerangan yang menimpa karyawan KPK dan aktivis anti korupsi sebelum-sebelumya tidak pernah terungkap, ditakutkan, itu juga akan terjadi pada kasus Novel.

“Saya ingin menyampaikan bahwa (kasus) ini tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dibiarkan, dan saya juga kecewa dengan proses pengungkapan yang sampai sekarang belum juga diungkap,” kata Novel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seperti dikutip Tirto.Id pada Rabu (11/4/2018).

Larutnya pengungkapan kasus ini menjadi cermin, betapa rapuhnya hukum di indonesia, apalagi sudah bersinggungan dengan politikus. Perlindungan atas orang – orang yang berkomitmen memberantas korupsi masih saja dibiarkan, banyak yang  mengalami kriminalisasi, teror dan penyerangan. Slogan Anti Korupsi hanya sebatas lidah dan bibir. Setahun sudah Novel Baswedan menunggu pengungkapan kasus ini.

Puisi “Ibu Indonesia”: Polos dan Erotis

Penulis: Indri Karundeng

 

(Sumber foto: rakyatjakarta.com)

Memasuki bulan ketiga di tahun 2018, Indonesia dilanda berbagai macam berita menarik dan bermutu yang sangat disayangkan jika diabaikan oleh masyarakat. Mulai dari isu transgender DJ Butterfly, sampai aksi “kode-kodean” antar selebriti Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting di akun instagram mereka, diikuti dengan kasus rambut Syahrini yang terjambak ketika menghadiri sidang kasus first travel.

Di awal april 2018, isu seksi berikut ini datang dari sebuah puisi berjudul “Ibu Indonesia” milik Sukmawati Soekarnoputri yang ia bacakan di acara Indonesia Fashion Week 29 tahun Anne Avantie Berkarya. Saya mengatakan puisi ini erotis karena memiliki daya pikat dan mengundang nafsu jutaan masyarakat Indonesia.

“Aku tak tahu syariat Islam.

Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah.

Lebih cantik dari cadar dirimu

Aku tak tahu syariat Islam. 

Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok.

Lebih merdu dari alunan azanmu”

Demikian penggalan puisi “Ibu Indonesia” di atas. Sayangnya, putri dari Presiden pertama Indonesia ini harus menerima kenyataan bahwa puisinya yang oleh banyak pihak dinilai senonoh dan kurang ajar, telah menyentuh titik rentan bangsa ini: SARA.  Itu pula yang menjadi alasan sejumlah pihak tertentu, melaporkan Sukmawati ke pihak berwenang.

“Sukmawati harus menerima ganjaran seperti yang diterima oleh Ahok. Siapapun, bukan cuma Ahok, bukan cuma Sukmawati. Ketika melakukan penodaan terhadap agama, itu kita akan laporkan,” kata Dedi Suhardadi, Pengurus Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Rabu (4/4). (Sumber: CNN Indonesia)

Namun, hal ini juga memunculkan sejumlah pendapat berbeda yang menyatakan bahwa puisi “Ibu Indonesia” adalah puisi yang polos. Seorang penyair tidak bisa dihukum karena puisinya, mengingat puisi adalah sebuah karya seni verbal yang berisi ekspresi dan pandangan subjektif seorang penyair yang dituangkan secara bebas. Terkait dengan Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dan pasal 156a dalam KUHP, juga dinilai masih rancu dan dianggap sebagai pasal karet dan melanggar konsep HAM yang melindungi kebebasan individu, termasuk dalam menafsirkan keyakinannya.

“Menyampaikan puisi itu bisa saja menjadi argumen hukum bahwa puisi itu bukanlah bentuk penodaan agama, melainkan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga. Namun, karena rumusan delik penodaan agama yang absurd tolok ukurnya, maka pihak lain yang tidak sependapat kemudian mempersoalkannya dengan dalil penodaan agama,” kata Hendardi, Ketua Setara Institute, Rabu (4/4). (Sumber: IDN Times)

Meskipun puisi adalah sebuah bentuk ekspresi kebebasan, ada baiknya seseorang mampu lebih arif dalam menunjukannya. Mengingat saat ini Indonesia berada dalam tahun-tahun politik yang tentu saja dapat menyulap telur semut yang unyu-unyu menjadi bom nuklir yang siap membumihanguskan “Ibu Indonesia”.

“Harus memperkirakan apakah pernyataannya konstruktif atau tidak, bisa menimbulkan huru-hara atau tidak dalam situasi sekarang. Habis energi. Jangan dibesar-besarkan”, kata Buya Syafii, mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (4/4). (sumber: Tempo.co)

 

Sampai Kamis ke Berapa?

Penulis: Wahyu Alfi

Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) mengikuti Aksi Kamisan ke-460 di depan Istana Merdeka, Jakarta. 22 September 2016. (lensa.fotokita.net)

Ketika hak hidup keluarga tidak mendapat perlindungan dari negara, Tuhan akan melindunginya.

Aksi diam melawan impunitas, adalah aksi diam yang tak sepenuhnya diam. Mereka sesungguhnya sedang menyuarakan hal-hal besar yang luput dari pandangan kita, bahkan mata para pembesar negara pun buta akan persoalan ini. Buta atau memilih tutup mata, tidak ada yang tahu. Bagi mereka yang berjuang, diam adalah cara untuk mengkritik pemerintah yang tidak selayaknya diam atas isu-isu yang mereka suarakan.

Gerakan itu diberi nama Payung Hitam. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di depan istana negara dengan mengembangkan payung-payung berwarna hitam, bukan karena hari sedang hujan.

Makna “Payung” memang menyimbolkan perlindungan secara fisik atas hujan dan terik matahari. Sedangkan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan ketentuan ilahi. Hitam juga melambangkan duka cita sekaligus cinta kasih kepada para korban, dan sesamanya.

Aksi yang mereka lakukan setiap hari kamis disebut “Kamisan”. Mereka memilih untuk diam dan berdiri sebagai pilihan. Diam mengartikan telah hilangnya hak-hak sebagai warga negara, sedangkan berdiri adalah bentuk sikap korban dan keluarga korban yang akan tetap berdiri menuntut hak-haknya hak sebagai warga di bumi pertiwi.

Adalah hak mereka juga untuk menyuarakan kepada pemerintah agar mengusut kasus-kasus pelangaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dialami para korban, maupun keluarga korban.

Orang-orang itu adalah keluarga korban perengutan HAM—tragedi ’65, Trisakti, Semanggi, ’98, Rumpin, dll— yang enggan menutup mata. Gerakan Payung Hitam ‘diam’ pertama kali pada hari Kamis 18 Januari 2007, sekaligus menjadi momentum dimulainya aksi ini. Sebuah usaha untuk bertahan dalam memperjuangkan, mengungkap, mencari keadilan, dan tentunya, melawan lupa.

 

Kasus HAM yang Menemui Kemacetan

Pengusutan serta penuntasan kasus HAM di negeri ini selalu menemui jalan buntu, juga tak jarang dikesampingkan. Janji politik untuk memberikan cahaya pada sejarah kelam seolah menguap begitu saja. Isu hanyalah barang jualan di pasar pemilu. Janji, hanya sebatas janji. Akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu tidak menunjukkan kemajuan.

Mari kita lihat kembali yang terjadi pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pada 2012 lalu, Komnas HAM menyatakan telah menemukan adanya pelangaran HAM berat. Kasus-kasus yang ditemukan antara lain adalah penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, perbudakan, hingga penghilangan paksa. Kasus tersebut menemui kemacetan di kejaksaan agung, jumlah korbanya mencapai 1,5 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah anggota PKI, ormas-ormas yang berafiliasi dengannya, dan orang-orang yang disangka atau dituduh sebagai PKI.

Ada juga peristiwa Talang Sari  Lampung 1989. Komnas HAM membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM guna melakukan penyelidikan terhadap kasus ini pada Maret 2005. Tim Penyidik meyimpulkan terdapat unsur pelanggaran HAM besar pada 19 Mei 2005. Berkas-berkas hasil penyelidikan diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung tahun 2006 untuk ditindak lanjuti. Dari hasil penyelidikan, jumlah korban diperkirakan mencapai 803 orang, dan sampai hari ini kasus tersebut juga masih macet di kejaksaan.

Tidak lebih parah dari kasus penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998, juga masih menemui jalan buntu. Kasus ini tak kunjung diselesaikan sampai sekarang. Peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti berjalan di tempat hingga memasuki babak tahun ke-19. Desakan dari banyak pihak agar menyeret pelaku pelanggaran HAM ini belum mampu membuat pemerintah bergerak mengeluarkan keputusan.

Walaupun Komnas HAM telah melakukan penyelidikan, dan selesai pada 2002 lalu, hanya mampu masuk ke Kejaksaan Agung berkali-kali, dan dikembalikan untuk kesekian kali. Mirisnya lagi, pada 13 maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, diperkirakan korban mencapai 685 orang.

Masih pada rentetan tahun 1998 ketika tragedi Semangi I. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan atas kasus ini, dan selesai pada maret 2002. Sayangnya, berkas hanya mondar-mandir dari komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Sama seperti kasus Trisakti yang pada 13 maret 2008 juga dinyatakan hilang oleh Jampidus Kejaksaan dengan korban sejumlah 127 orang. Tragedi semangi II juga menemui hal serupa dengan jumlah korban 228 orang.

Di bulan Mei tahun 1998 juga terjadi kerusuhan dengan jumlah korban mencapai 1.308 orang. Komnas HAM telah membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM untuk kasus ini, dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung, tapi, lagi-lagi dikembalikan dengan alasan tidak lengkap.  Ada juga kasus Munir, si aktivis HAM yang diracun, Marsinah buruh pabrik yang dibunuh, Kasus Rumpin, kasus Penembakan Misterius (petrus) dan deretan kasus pelanggaran HAM lainnya yang masih meninggalkan tanda tanya.

Kasus pelanggaran HAM masih dianggap belum jelas kelanjutan penyelesaiannya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, bukan sekedar amanat reformasi, namun juga merupakan tantangan bangsa melihat masa depan. Penuntasan pelanggaran HAM berat juga merupakan penguji ketahanan bangsa sebagai negara hukum. Pengungkapan pelanggaran HAM akan menunjukan bahwa hukum, masih berdaulat di bumi pertiwi.

 

Sepuluh Tahun Kamisan

Tepat sepuluh tahun lamanya, sejak digagas pada penghujung tahun 2006. Waktu itu Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK)—paguyuban korban/keluarga korban pelanggaran HAM—bersama JRK (Jaringan Relawan Kemanusian), dan KontraS mencari alternatif perjuangan. Disepakati pada 9 Januari 2007 untuk mengadakan kegiatan guna bertahan dalam perjuangan mengungkap fakta kebenaran, mencari keadilan, yang pada intinya adalah melawan lupa.

Hari kamis 18 Januari 2007 merupakan Kamisan pertama. Mereka menuntut pengusutan secara tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM serius masa lalu di depan Istana Negara. Sebuah perlawanan kolektif, bukan sekedar rutinitas mingguan yang hanya sekedar mempererat solidaritas antar sesama korban atau keluarga korban pelanggaran HAM. Di saat yang sama juga merupakan salah satu cara membuat publik tetap terjaga ingatannya atas sikap represif aparat militer, yang dalam hal ini telah melanggar hak-hak sipil dan politik.

Aksi kamisan mempunyai ciri khas tersendiri dari aksi protes lainnya. Durabilitas aksi yang kuat, aktor yang sama dari waktu ke waktu, keteraturan waktu terkait keberlangsungan aksi protes, konsistensi isu, dan tuntutan yang diperjuangkan di dalamnya, serta metode dan penyampaian tuntutan. Tidak banyak yang tahu bahwa aksi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan dengan tuntutan yang selalu sama, begitu pula dengan aktor yang bermain di dalamnya.

Melihat motif kemunculan aksi Kamisan, maka terlihat jelas bahwa motif politik berupa mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa orde baru, maupun era pasca reformasi, dengan upaya menjaga ingatan kolektif tentang kejahatan HAM berat untuk disuarakan. Karena sampai hari ini, negara tidak memiliki keseriusan dan komitmen dalam menyikapi kasus-kasus HAM di masa lalu, serta cenderung membuat publik lupa pada persoalan penegakan keadilan HAM.

Sampai Kamis ke-512, tanggal 2 November 2017 lalu, orang-orang itu  masih dengan pijakan kuat berdiri, berpakaian serba hitam, dengan payung berwarna serupa digenggaman bertuliskan nama-nama kasus pelanggaran HAM. Tujuannya tetap sama, yakni, menuntut pemerintah menyelesaikan kasus HAM. Disamping itu, juga mengajak dan mengubah kanalisasi pandangan masyarakat yang melihat kejahatan HAM masa lalu sebagai permasalahan segelintir orang untuk menjadi pandangan bersama atas potensi-potensi bahaya kemanusiaan, yang bisa saja kita alami sewaktu-waktu. Segala jerih dalam upaya itu dimaksudkan untuk lagi, dan lagi mendesak, menekan negara agar membentuk pengadilan HAM ad hoc—pengadilan khusus yang dibentuk sementara waktu untuk menyelesaikan kasus tertentu.

13 Years Of Munir: Has It Been Resolved Yet?

Penulis: Dwiki H

                                                                    (Sumber: CNN Indonesia)

We used to have a human rights activist who fought for advocacy for the victims of kidnapping and violence during the New Order. This figure was named Munir Said Thalib. Munir, so he is often addressed, a simple man. He is a character, a true warrior, a human rights defender of Indonesia. The man born in Malang, December 8, 1965, was an extreme Muslim activist who later turned into a person who upheld tolerance, respect for humanity, non-violence and fought tirelessly against the practices of authoritarian as well as militaristic. He was an activist who was very active in fighting for the rights of the oppressed. During his life he was always committed to defend anyone whose rights are wrong.

While in the midst of fighting for human rights, there was a time many parties feel disturbed, causing him to go through several terrors and threats, including death threats.

Meeting His Death

The death threat finally became apparent on September 7, 2004 while he was en route to Amsterdam to continue his studies there. He boarded Garuda Indonesia GA-947 which took off from Singapore. Three hours after take-off, the cabin crew reported to pilot Pantun Matondang that a passenger named Munir sitting on seat number 40-G was ill. Munir went back to the toilet. The pilot asked the cabin crew to continue monitoring his condition. Munir was moved to sit next to a passenger who happened to be a doctor who also tried to help him at that time. The flight to Amsterdam took 12 hours. But two hours before landing on 7 September 2004, at 8:10 am Amsterdam time at Schiphol Airport Amsterdam, when examined, Munir has died.

On November 12, 2004, the Dutch police (Dutch Forensic Institute) issued that they found traces of arsenic compounds after autopsy. This was also confirmed by the Indonesian police. It was not yet known who has poisoned Munir then, although some suspect that certain elements do want to get rid of him.

Handling the Case

On December 20, 2005 Pollycarpus Budihari Priyanto was sentenced to 14 years in prison for the murder of Munir. The judge stated that Pollycarpus, a Garuda pilot on leave, put arsenic in Munir’s food, because he wanted to silence Munir, who had been actively criticizing the government. On June 19, 2008 a military General Muchdi Prawiro Pranjono, who also happened to be close to Prabowo Subianto and the Vice Chairman of Gerindra Party, was arrested with strong suspicion that he was the mastermind of Munir’s murder. Various strong evidence and testimony led to him. However, on December 31, 2008, Muchdi was acquitted. The verdict is highly controversial and the case is being reviewed, and 3 judges who convicted him free of charge are now being questioned.

A rapid process since the arrest was announced on June 19, 2008. Muchdi’s freedom was considered odd, because several facts in the trial reinforced his role in Munir’s death. Here is the gaffe:

  1. Muchdi is considered to have a motive of hurt to Munir. His career stalled after the disclosure of the case of kidnapping activists in 1997-1998.
  2. Before and after Munir were killed, there were at least more than 40 telephone communications happened between Muhdi and Pollycarpus. Even on the day Munir was murdered there were fifteen phone calls to Pollycarpus.
  3. From a list of contacts on Muhdi’s computers seized from his office, the team of investigators found Polly’s name.

Unfortunately, the judges’ verdicts did not lead to Muchdi’s involvement.

The President’s Move

13 years has passed by, however Munir’s case has not yet reached a bright spot. In 2016, the Public Information Commission (KIP) won Munir’s widow Suciwati and KontraS’s lawsuit requesting that the Ministry of State Secretariat (Kemensetneg) open a Fact Finding Team (TPF) document of Munir’s murder to the public.

The TPF document on Munir’s murder had been handed over to the then-president Susilo Bambang Yudhoyono on July 23, 2005. However, it has now gone missing. President Joko Widodo had instructed the Attorney General to find the missing document and examine it to resolve Munir’s murder case. A year later KIP’s decision for Kemensetneg was annulled and stated that said document is lost and is not a responsibility of Kemensetneg to find.

Munir’s widow Suciwati questioned Kemensetneg’s statement, she personally believes that the document had been submitted by the TPF to the government at the Palace in 2005. She also assumes there is a cover-up so that the document in 2005 was not opened. She will still ask the government to announce the TPF document.

Reflecting from this case 13 years ago, we can also look at the latest case as similar, such as Novel Baswedan’s case. How the government’s reaction to it may show that cases like these get only a small attention. In order for judicial cases like this to be resolved quickly, should there be more attention from the government such as the protection of the witnesses required to testify.

It’s been 3 years since Jokowi was elected as President of Indonesia in 2014. As a President, what he needs to do is to fulfill his promises because back then while he was campaigning to run, he promised to resolve the old and unresolved cases like Munir’s and other cases regarding to Human Rights. But up until now many parties think Jokowi hasn’t given his full attention to his promise. Given a statement by Indonesian International Amnesty director saying that Munir’s case could also be fully disclosed if the Attorney General’s Office and the Police re-opened the case seriously after the Supreme Court (MA)’s verdict stating that Kemensetneg was not obliged to find the TPF Munir document.

During his 3 years of governing the nation, he has done remarkable accomplishments. In his early years he managed to strengthen and maintain the nation’s economic stability. Now he needs to set his priority for the unresolved cases just like he promised.

Generasi Z: Kami Bukan “Generasi Micin”

Penulis: Indri Karundeng

                                                                                                           (Sumber: Stores.org)

 

Generasi Z adalah istilah yang ditujukan kepada jenis manusia yang lahir pada tahun 1995 hingga 2014. Istilah ini memang masih terdengar asing bagi sebagian orang, namun cukup menggemparkan dan membuat generasi sebelumnya, Generasi Y atau Generasi Milenial, cenat-cenut.

Generasi Z dikenal dengan sebutan iGeneration atau generasi internet. Bukan cuma ayah dan bunda, jenis ini juga dibesarkan oleh makhluk tak berkelamin bernama teknologi. Sejak kecil mereka akrab dengan gadget dan sosial media. Tidak jauh  dengan Generasi Y, yang lahir pada rentang tahun 1981 sampai dengan 2000. Hanya saja Generasi Z cenderung menggantungkan hampir seluruh aktivitasnya kepada teknologi yang secara tidak langsung mempengaruhi gaya hidup mereka.

Jika Generasi Z pertama adalah mereka yang lahir pada 1995, maka yang paling tua dari Generasi Z Indonesia sudah berumur 22 tahun: sudah dikategorikan sebagai manusia dewasa, paling tidak sekarang mereka sudah berkuliah atau sudah punya pekerjaan. Mereka juga sebenarnya adalah produk Generasi Y, di mana mereka masih sempat merasakan masa kecil tanpa WiFi dan indahnya dunia tanpa Instagram, Facebook, dan Online Games. Namun, dewasa ini mereka diperhadapkan dengan situasi yang lumayan berbeda. Tidak sulit bagi mereka untuk menyesuaikan, karena sebelumnya mereka sendiri pun juga sudah disentuh oleh teknologi wireless.

Generasi Z yang berstatus sebagai mahasiswa,  cenderung lebih terbuka, komunikatif, dan multitasking. Mereka juga dikenal kritis dalam menanggapi isu-isu kekinian. Mereka senang mencari tahu segala informasi berdasarkan fakta. Di tengah kontroversi berita hoax, mahasiswa golongan Z tidak begitu saja menerimanya, melainkan mereka mencari terlebih dahulu kebenarannya kemudian mereka berkesimpulan. Budaya tulis-menulis masih berlaku di zaman ini, mereka tidak akan sungkan menulis  dan menceritakan ide-ide mereka untuk dijadikan sebuah karya yang berfaedah. Bagi Gen Z, produktifitas adalah harga mati.

 

Momok Penyematan “Micin” Kepada Generasi Z

Belakangan ini, ilstilah “Micin” sering disebutkan di hampir setiap perbincangan, baik langsung maupun di sosial media. “Micin” sendiri ditujukan kepada perilaku kids zaman now yang suka melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan sebelumnya. Generasi ini dipandang sebagai manusia yang hedon, instan, dan sering melakukan tindakan yang tidak berfaedah, khususnya di media sosial. Sebuah kebanggan bagi mereka jika wajah dan nama mereka terpampang dimana-mana. Lantas, mengapa “Micin” menjadi istilah untuk menggambarkan kids zaman now  hingga berimbas ke Generasi Z?

Micin atau MSG (Monosodium glutamat) adalah bahan yang digunakan sebagai bumbu penyedap makanan. Anggapan bahwa micin adalah sesuatu yang membahayakan konsumernya, masih melekat di masyarakat luas. Namun, berdasarkan penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat  mengategorikan MSG sebagai GRAS (Generally Recognised As Safe) atau umumnya diakui aman. Penelitian lebih lanjut mengenai MSG tentu akan selalu bermunculan untuk benar-benar memastikan keamanannya. Hingga saat itu tiba, jika kita belum mengenal Generasi Z dengan baik, mungkin ada baiknya kita memuaskan diri untuk menggunakan kata “Micin” sebagai penggambaran Generasi Z.

Tidak sedikit Generasi Z menolak, bahkan kesal digeneralisasikan sebagai Generasi Micin. Walaupun mereka dibesarkan dan dimanjakan oleh teknologi wireless, tak lantas membuat mereka menjadi malas untuk berkreasi. Justru kemudahan akses inilah yang mereka manfaatkan sebagai kebutuhan utama untuk mengekspresikan karya mereka dengan mudah. Bukti hasil kreatifitas Generasi (Bukan) Micin dapat dilihat di mana saja, dalam bentuk apa saja, baik karya  tulisan, video, fotografi, dll. Maka wajar saja generasi ini menolak disebut Generasi Micin.

 

Masa Depan di Tangan Generasi Z

Sebagai generasi yang terlahir di era digital, mau tidak mau mereka akan tetap bersentuhan dengan teknologi, yang mana mereka secara tidak langsung dituntut untuk menggunakan teknologi dalam kesehariannya untuk memenuhi hasrat dan kebutuhannya sebagai seorang Gen Z itu sendiri. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan, dan dicari oleh banyak orang. Kerena dalam sepuluh atau dua puluh tahun lagi, bumi akan dipenuhi dengan manusia Gen Z yang membuat persaingan semakin ketat.

Merah Bercerita tentang Bunga dan Tembok

Penulis: Rio Syahruddin Fabanyo

                                       (Sumber Ilustrasi: Soundcloud.com)

 

Sudah tahukah Kamu dengan band indie yang satu ini?

Merah Bercerita adalah kelompok musik asal Solo yang beraliran sound of freedom.  Pertama kali dibentuk oleh sekawanan siswa SMK 8 Surakarta yang ingin berpartisipasi pada sebuah event bulanan yang diselenggarakan sekolah mereka. Sebelumnya, band ini bernama Milagros.

Entah karena merasa aneh dengan nama tersebut, mereka memutuskan untuk merubah nama menjadi Merah Bercerita. Kata “Merah” diambil dari nama Vokalis mereka, Fajar Merah. Sedangkan maksud kata “Bercerita” adalah karena keinginan mereka menjadi pencerita lewat lirik-lirik lagunya.

Band ini digawangi oleh Fajar Merah (vocal/gitar), Gandhiasta Andarajati (gitar), Yanuar Arifin (bas), dan Lintang Bumi (drum). Mereka meluncurkan album perdana yang serupa nama band mereka: Merah Bercerita. Singel terbarunya berjudul Derita Sudah Naik Seleher. Hingga saat ini, Merah Bercerita telah memiliki sebelas lagu. Satu di antara lagu mereka berjudul Bunga dan Tembok, liriknya diadopsi dari puisi Wiji Thukul, Ayah dari Fajar Merah.

 Bagi Fajar Merah, puisi masih kata-kata mati ketika tidak ada yang membicarakan. “Kami ingin meghidupkan tulisan itu agar menjadi hidup melalui musik. Kami akan mengantar kalimat itu menuju keabadian” kata Fajar Merah, dikutip dari metrotvnews.com.

Fajar Merah tidak ingin kalau puisi yang ditulis bapaknya itu mati. Puisi masih kata-kata mati ketika tidak ada yang membacakannya.

 

Tentang Bunga dan Tembok

Melalui puisi-puisinya, Ia menerbar konfrontasi. Puisi ini mengibaratkan rakyat kecil sebagai bunga, mereka tumbuh, tapi tak diharapkan oleh pemilik rumahnya. Rakyat kecil diibaratkan seperti bunga yang dicabut dan disingkirkan dari tanahnya sendiri. Lalu, sang penguasa sebagai tembok, menggusur bunga-bunga dari tanahnya sendiri.

Namun, di akhir sajaknya, Thukul memberikan semangat untuk pembaca, bahwa si bunga yang tercabut dari akarnya itu akan tetap menebarkan benihnya. Benih semangat yang akan bergelora kelak di masa depan, merongrong kengakuhan tembok penguasa.

Puisi Thukul menggambarkan kebobrokan pemerintah masa itu. Kezaliman orang-orang yang memiliki tahta tinggi di pemerintahan, melakukan segala macam cara untuk membungkam suara-suara yang melawan. Suara-suara yang meminta keadilan. Sebuah rezim yang membawa penderitaan fisik, dan menyisakan luka batin. Wiji Thukul lebih senang “melagukan” puisi dengan tema-tema kebangsaan yang membangkitkan jiwa. Salah satu cita-citanya yang selalu ia pegang adalah memberikan keadilan bagi semua kalangan rakyat, dan menentang segala bentuk penindasan dan pelanggaran kaum elit negeri ini.

Perjuangannya melawan ketidakadilan lewat puisi tidak berjalan mulus. Sudah tidak terhitung lagi aksinya yang ditentang aparat, hingga sekolompok orang yang merasa terusik dengan bisikan-bisikan pedas ala Wiji Thukul.

Namun, titik akhir hidup sang maestro ternyata malah menjadi misteri yang memilukan. Seperti kisah di akhir puisinya, Ia dikabarkan hilang pada prahara Mei 1998. Hingga kini, tak ada yang tahu di mana rimbanya. Ia menjadi korban penghilangan paksa, bersama dua belas aktivis 1998 yang lain. Tahun ini, terhitung sudah mereka hilang selama 19 tahun.

Mencari Keuntungan: Menguntungkan atau Merugikan?

Penulis: Jovany Joudi Joseph

(Sumber: Dokumenter Gorontalo Baik)

 

“Hidup ini bagai hukum permintaan dan penawaran, memiliki kontra dan hubungan yang akan mempengaruhi kedua aspek, apakah itu akan bertambah atau berkurang? Ketika semangat dan motivasi kita naik, maka otomatis pekerjaan kita akan turut berkembang, dan berlaku juga sebaliknya. Namun, bila ada aspek yang merugikan justru bertambah, maka ia akan menggerus kerja kita, dan akan berdampak berlawanan. Seperti itulah kira-kira yang dialami bila kita mempelajari ekonomi. Ada hukumnya” demikian kata-kata dari seorang dosen Ilmu Ekonomi yang tengah memberikan kuliah. Pernyataannya di atas menjadi doktrin bagi para mahasiswanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam konsep ekonomi, kerugian adalah kutukan yang mesti dihindari.

Pertanyaannya, apakah keuntungan itu benar-benar menguntungkan kehidupan? Apakah moral kita juga diuntungkan dengan doktrin mengejar keuntungan tersebut?

Hari itu tidak ada yang berbeda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Mahasiswa berkeliaran ke sana kemari. Hampir setiap jam kelas-kelas berganti mata kuliah, dosen lalu lalang dengan raut diam tanpa ekspresi. Kegiatan ormawa di tempat itu berjalan seperti biasa. Jadwal kuliah padat seperti biasa. Di sana, sekumpulan manusia terstruktur sedang  belajar tentang “keuntungan”.

“Apa yang kalian pelajari di mata kuliah ini?” tanya seorang dosen Ilmu Ekonomi kepada mahasiswanya. Lalu, serentak mereka menjawab “Mencari keuntungan!” Namun, bagaimana bila kalian dihadapkan dengan kerugian?” tanya sang dosen. Semua mahasiswa diam sesaat.

 “Kalian bangkit, dan kejar lagi keuntungan. Lupakan kerugian. Bila kalian ingin berhasil dan bahagia, tidak boleh ada yang namanya kerugian!” tegas sang dosen.

Dosen itu lalu menegur seorang mahasiswa yang telah selesai mengikuti mata kuliah Ilmu ekonomi, juga untuk menanyakan, apa yang telah Ia pelajari. Aldi Affandy, seorang mahasiswa semester-1 jurusan manajemen di Fekon.

“Saya mempelajari tentang defenisi keuntungan, dampak keuntungan, dan rumus-rumus untuk mencapai keuntungan” jawabnya dengan penuh percaya diri. Sebuah jawaban yang menegaskan doktrin keuntungan yang seolah menjanjikan sesuatu yang sangat “menguntungkan” dalam kehidupan, sehingga mesti dikejar dengan berbagai macam cara.

Namun, pertanyaan lain kembali muncul, apa bukti yang kuat bahwa keuntungan itu benar-benar menguntungkan?

KENYATAAN ZAMAN INI

“Seorang pejabat pemerintahan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan tadi malam. Pelaku terbukti menggelapkan uang proyek pemerintah untuk kepentingan pribadinya’’ ucap seorang pembaca berita melalui sebuah siaran televisi nasional dengan raut serius. Namun, berita itu tak lagi begitu dihiraukan sebagian penonton berita. Berita seperti itu sudah tidak menarik untuk disimak. Sudah biasa.

Menengok kembali beberapa kasus korupsi besar-besaran yang terjadi di Indonesia: Hambalang, E-KTP, Dana hibah, dan serentetan kasus korupsi lainnya. Sudah basi. Seolah yang dicari para koruptur hanya melulu soal keuntungan. Seakan belum cukup gaji yang diterima, mereka malah mengejar keuntungan lain yang bukan menjadi hak mereka. “Toh, namanya juga keuntungan. Selagi ada kesempatan, ya, dikejar” ujar Fernanda Barijha, Mahasiswa jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Tapi, apakah moral kita juga diuntungkan? Apakah perbuatan para pejabat yang mengejar keuntungan sampai ke balik jeruji besi, menerima keuntungan bagi kehidupannya? Apabila, para pajabat itu juga merupakan jebolan Fakultas Ekonomi, bergelar Sarjana Ekonomi, apakah ekonomi yang mereka pelajari telah benar-benar menjadikan mereka penggila keuntungan? Apakah benar manusia harus selalu mengejar keuntungan?

Kata Mereka, Secukupnya Saja

“Yang penting, secukupnya saja” ujar tante Oco, seorang penjual milu siram di kelurahan Biawu, Kota Selatan, Gorontalo. “Yah, penting berkah di usia saya yang sudah tua” begitu kata Oma Rabi, peramu obat tradisional di Desa Patungo, Telaga Biru, Gorontalo. Begitulah kutipan dari film dokumenter Gorontalo Baik karya Dandhy Dwi Laksono yang belum lama ini dirilis di YouTube.

Tante Oco dan Oma Rabi tidak menyandang gelar Serjana Ekonomi. Bukan pula pengikut doktrin “keuntungan” dalam menjalankan usaha mereka. “Yang penting, secukupnya” Itu adalah prinsip mereka. Warung sederhana di kelurahan Biawu itu sangat terkenal akan kenikmatan milu siram racikan Tante Oco. Warung yang hanya buka dari pukul 10.00- 13.00 WITA itu selalu ramai dikunjungi, bahkan tak pernah sepi dari para pelanggan setianya. Tante Oco, penjual dan pemilik usaha itu telah dikenal luas dan memiliki banyak pelanggan tetap. Diakuinya bahwa penghasilan yang diperoleh sudah cukup. Lalu, ketika ditanya, kenapa tak menambah jam buka, atau berinvestasi dengan membuka cabang di tempat lain? Ia menjawab, “Yang penting, secukupnya saja”.

Tante Oco mengaku tak ingin susah payah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Yang penting sudah cukup memenuhi target hari itu. Ketika dagangannya habis, Ia akan menutup warung kecil itu, lalu kembali mempersiapkan dagangan untuk esok hari.

Sama halnya dengana oma Rabi. Seorang peramu obat tradisional yang telah dikenal luas sampai keluar daerah karena ramuannya yang manjur. Namun, dengan ketulusan hatinya, setiap pasien yang datang dengan berbagai keluhan penyakit kronis, bahkan ada yang hampir mati akibat gagal ginjal, diberikan ramuan secara cuma-cuma tanpa bayaran sepeser pun. Para pasien yang telah merasakan ramuannya mengaku langsung sembuh tanpa perlu penanganan medis. Ketika ditanya, kenapa tak ingin meminta imbalan sedikit pun, Ia menjawab “Saya tidak ingin dikomersialkan. Tidak pernah kepikiran jauh-jauh ingin dikenal orang. Pokoknya, yang penting masyarakat sekitar sehat-sehat, kalau saya kan tinggal nunggu nomor antrian” ucapnya diiringi tawa kecil. “Saya tidak pernah kepikiran untuk berjualan. Memang tidak dijual. Saya hanya ingin sisa hidup saya menjadi berkah“ tutupnya.

Setelah menyimak cerita kedua tokoh di atas, manakah defenisi keuntungan yang sejati ? Manakah yang benar-benar menguntungkan kehidupan? Apakah kerugian adalah kutukan? Apakah kita sudah menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya?

Entah kenapa, mereka yang berujar “yang penting secukupnya saja,” adalah yang masih bisa tersenyum sampai hari ini. Mereka yang berpendidikan dan berpangkat, kini justru duduk di balik jeruji besi, menyaksikan mereka yang berujar “yang penting secukupnya saja” yang seolah-olah mengejek dari kejauhan, sambil berlalu dan tersenyum. Ironis.