Ketika Media Memvonis LGBT

Reporter: Mustika Muchtar

llustrasi (Sumber: http://www.sapphokolkata.in/events/)

 

Para kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) seolah dianggap sebagai orang-orang yang berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat akhir-akhir ini.  Berbagai pemberitaan negatif terhadap kaum LGBT menyeruak di berbagai media dengan isi berita yang cenderung menyudutkan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Pemberitaan mengenai isu LGBT sendiri selalu dikait eratkan dengan penyakit menular, penyimpangan dan aktivitas seksual, kerusakan moral, hingga obat-obatan terlarang. Tidak banyak pemberitaan media mengenai kaum LBGT yang memberikan ruang yang sama kepada mereka untuk menjelaskan keberadaan mereka dan meluruskan banyak hal.

Dalam ranah pemberitaan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga telah mencermati gencarnya pemberitaan terkait isu-isu  kelompok termarjinal secara struktural dan sosial akhir-akhir ini, khususnya terkait  LBGT. Menurut AJI beberapa pemberitaan berindikasi melanggar UU Pers, Kode Etik Jurnalistik maupun Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012.

Dalam Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) 2012, Bab XI pasal 15 ayat 1, mengamatkan tentang perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu, termasuk didalamnya, “Orang atau kelompok dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu.” Pada ayat 2 mengatur lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan atau menyajikan program yang menertawakan, menghina atau merendahkan kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya orang atau kelompok dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu.

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan terkait pemberitaan, AJI mendorong menggunakan  mekanisme yang telah diatur dalam  UU Pers dan diadopsi dalam KEJ, yaitu hak jawab dan koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Seperti yang dilakukan oleh Manado Line, sebuah situs berita online di Sulawesi Utara yang menuliskan pemberitaan berjudul “LGBT Penyimpangan Perilaku yang Sangat Menular” sebagai hasil liputan diskusi bersama pihak BNN Kota Bitung dan Bitung Journalist Club (BJC) pada Jumat 15/04 di sebuah warung kopi. Dalam diskusi interaktif itu bahkan sama sekali tidak menghadirkan satu orang pun narasumber dari kelompok LGBT.

Ada pun pernyataan Kepala BNN Kota Bitung dr. Tommy Sumampouw, salah seorang narasumber dalam diskusi tersebut yang mengatakan,

“LGBT, perilaku yang sangat menular. seseorang berperilaku normal jika bergaul beberapa bulan saja dengan mereka, maka akan terjangkit, dan LGBT cenderung sangat erat dengan Narkoba, karena mereka tidak diterima oleh masyarakat, larinya ke Narkoba,”

Dalam masalah ini, narasumber maupun penulis sama sekali tidak menyertakan fakta, bukti, maupun data dari pernyataan tersebut. Tidak ada data yang jelas mengenai jumlah kaum LGBT yang menggunakan narkoba. Hal ini pun seolah menambah kesan negatif terhadap kaum LGBT di Sulut. Padahal orang-orang heteroseksual juga banyak yang menjadi pengguna narkoba, yang tentunya juga disebabkan oleh berbagai motif.

Terkait dengan pernyataan bahwa LGBT merupakan  perilaku yang menular, si penulis tidak menyertakan referensi ilmiah yang mendukung pernyataan tersebut. Dikatakan bahwa seseorang yang berperilaku normal dan bergaul bersama mereka dalam beberapa bulan saja akan terjangkit. Sungguh pernyataan yang sangat disayangkan yang dilontarkan oleh seorang dokter.

Pernyataan  di atas bertolak belakang dengan pernyataan seorang dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Mayapada Jakarta, dr. Ruslan Yusni Hasan yang dikutip dari website Harian Kompas.

“Tentu tidak menular (LGBT). Orientasi seksual dan lainnya itu struktur di otaknya sudah ada,” jelas Ruslan, Jakarta, Selasa ( 9/2/2016).  Ruslan menjelaskan, orang yang menjadi gay setelah sering berkumpul dengan gay, karena memang sebelumnya sudah ada bakat dalam diri orang tersebut. Lingkungan sosial akhirnya bisa memicu seseorang yang memiliki bakat gay kemudian menjadi gay. “Kalau punya bakat, lalu kumpul sama homoseksual, ya makin jadi homoseksual. Bakatnya, kan ada. Tapi, yang enggak ada bakatnya, ya enggak jadi ikut homoseksual,” kata Ruslan

Seseorang berjenis kelamin laki-laki yang menyukai laki-laki atau jenis kelamin perempuan menyukai perempuan adalah tergantung dari susunan saraf pada otaknya. Struktur otak itu telah terbentuk saat janin masih dalam kandungan dan tidak bisa diubah. Sistem saraf dan struktur otak  dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari asupan makanan, faktor genetik, hingga hormon dari orangtua maupun bayi itu sendiri. Menurut Ruslan, tidak ada yang salah dengan manusia yang terlahir LGBT, hal itu merupakan variasi dari struktur otak manusia yang berbeda-berbeda. Seperti halnya, ada manusia berkulit hitam, putih, rambut lurus, keriting, suka musik, suka matematika, begitu pula dengan adanya LGBT.

Ketidak berimbangan pemberitaan terhadap kelompok LGBT akhirnya membuat Michael (nama samaran) seorang gay angkat bicara. Awalnya Ia tidak terlalu aktif menanggapi pemberitaan yang tendensius terhadap eksistensi kelompoknya (LGBT), “toh mereka tidak membiayai hidup saya!” tukas laki-laki yang memiliki banyak prestasi akademik maupun non-akademik di kampusnya. Namun semakin hari  beberapa media semakin mengada-ada dalam membuat berita. Ketika dimintai kesediannya untuk menanggapi artikel Manado Line berjudul “LGBT Penyimpangan Perilaku yang Sangat Menular” Michael pun sempat geram. Michael mengakui bahwa keberadaan kelompok LGBT memang masih belum bisa diterima di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Kota Manado yang kebanyakan masyarakatnya merupakan penganut agama Kristen yang taat. Diakui Michael pula bahwa keluarganya sendiri juga belum dapat menerima keadaannya sebagai seorang gay. Di lingkungan kampusnya pun Michael tak jarang menerima tindakan diskriminatif, bahkan celaan dan penghinaan dari orang-orang yang homofobia, orang-orang yang memilki ketakutan terhadap homoseksualitas. Atau mungkin lebih tepatnya adalah orang-orang yang belum bisa bertoleransi dengan keberagaman orientasi seksual manusia. Namun dalam kondisi demikian tidak pernah membuat Michael merasa tertekan hingga berniat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. “Saya tidak peduli dengan kata orang, just let it go ! saya juga punya cara yang lebih positif untuk melampiaskan kekesalan saya. Jalan-jalan misalnya” jelas Michael.

Jika mereka menyebut bahwa homoseksual merupakan perilaku yang menular, Michael menegaskan “Kami (LGBT) tidak pernah sebodoh itu mengajak atau mempengaruhi orang lain agar menjadi seorang homo. Dengan cara seperti apa kami menularkannya ? Kami juga bingung. Saya tidak habis pikir dengan pernyataan orang-orang di luar sana yang mengada-ada!” Berkaitan dengan orang-orang yang homofobia, menurut Michael, seorang gay juga punya tipenya sendiri, sama halnya dengan orang heteroseksual. Jadi merupakan hal yang lucu, ketika bertemu seorang yang homofobia yang sengaja menghindari mereka karena takut digoda.

Diakhir perbincangan bersama Michael, ia menyampaikan harapannya agar orang-orang seperti dirinya juga diberi kesempatan yang sama sebagai warna negara Republik Indonesia. Ia juga berharap pemberitaan terhadap kaum LGBT tidak melulu soal penyakit atau penyimpangan seksual. Mereka juga memiliki tujuan hidup yang mulia, sama seperti orang kebanyakan. “Cobalah media sesekali memberitakan hal positif mengenai kelompok LGBT. Misalnya gerakan-gerekan sosial yang rutin dilakukan komunitas LGBT, atau prestasi yang ditorehkan oleh mereka”

Bagi Michael, meskipun belum banyak masyarakat yang dapat menerima keberadaan mereka, menurutnya persoalan LGBT ini bukanlah yang hal perlu menjadi perdebatan yang panjang. Ada banyak hal yang jauh lebih penting dan perlu diurusi di negri ini. Katakanlah korupsi, kemiskinan, masalah sampah, hingga problematika reklamasi yang butuh lebih banyak solusi. 

Pelajaran dari Palau Bangka: Rakyat Juga Bisa Menang Lawan Tambang

Reporter: Mustika Muchtar

Foto : Facebook Save Bangka Island

 

Perjuangan warga pulau Bangka, Sulawesi Utara, diyakini bisa menjadi pelajaran untuk melawan industri pertambangan. Sebab, dalam kurun 6 tahun, mereka berhasil menendang perusahan tambang dari pulau tersebut.

Pernyataan itu disampaikan sejumlah lembaga dalam peringatan Hari Anti Tambang (Hatam) pada Senin (29/05/2017) di Manado, Sulawesi Utara. Mereka menyebut, perjuangan warga pulau Bangka didukung Mahkamah Agung (MA), melalui putusan No. 255 K/TUN/2016.

Kemudian, 23 Maret 2017, menindaklanjuti putusan MA, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mikgro Metal Perdana (MMP).

Sebelumnya, PT. MMP memperoleh izin di pulau yang luasnya hanya sekitar 3.319 hektar. Di pulau kecil itu, perusahaan tambang memperoleh wilayah konsesi sekitar 50% dari luas daratan pulau Bangka.

Melihat fakta-fakta tersebut, Merah Johansyah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, “Putusan MA dapat menjadi basis hukum bagi  kebijakan moratorium dan Pencabutan IUP di seluruh pulau kecil di Indonesia.”

Selain itu, pemerintah didesak melakukan audit atas kerugian-kerugian warga. Termasuk pemulihan sosial, dan penyelidikan lanjut terhadap kasus-kasus tindak kekerasan yang pernah terjadi di pulau bangka.

“Dibatalkannya Izin Usaha Pertambangan PT.MMP terhadap Pulau Bangka oleh Mentri ESDM seharusnya menjadi yurisprudensi atau tonggak perbaikkan kebijakan pemerintah terhadap pertambangan di Indonesia, terutama di pulau-pulau kecil,” tutur Merah ketika menjadi pembicara pada dialog publik di Manado, Senin (29/05/2017).

Para Pembicara dalam Seminar Publik Hari Anti Tambang di Hotel Ibis Manado pada (29/05/2017) Foto : Eku Wand (Facebook Save Bangka Island)

 

Menurut dia, penyelamatan dan audit izin tambang di pulau-pulau kecil perlu segera dilakukan. Sebab, Indonesia memiliki 17.508 pulau, dengan 13.433 pulau kecil yang rentan terhadap berbagai ancaman perubahan lingkungan.

Berdasarkan catatan Jatam, saat ini terdapat sekitar 10.963 izin tambang, atau setara dengan 44% luas daratan di Indonesia. Jatam juga menyebut, 15 juta hektar kawasan karst Indonesia ditambang 232 perusahaan.

Dampaknya, aktvitas pertambangan memakan banyak korban. 27 anak tewas di lubang-lubang tambang, yang berada di 17 konsesi perusahan asing dan nasional.

Sejak tahun 2011, tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Anti Tambang (HATAM) Nasional. Peringatan ini merupakan mandat Pertemuan Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), pada tahun 2010.

Tanggal 29 Mei dipilih karena pada tahun 2006 tepat pada tanggal itu, Lumpur Lapindo, Sidoarjo, menyembur untuk pertama kali.

Peringatan Hari Anti Tambang, kemudian, dijadikan momentum untuk menyerukan berbagai ketidakadilan, serta melawan segala bentuk pengerusakan lingkungan. Sebab, aktifitas pertambangan dinilai lebih banyak mendatangankan kerugian daripada kesejahteraan bagi masyarakat.

Tahun ini, 22 daerah di Indonesia turut meramaikan Hatam. Berbagai aksi solidaritas melawan tambang diselenggarakan. Misalnya seminar dan workshop oleh beberapa simpul Jatam, Mapala, Komunitas Pecinta Alam, serta berbagai kelompok masyarakat.

Di Sulawesi Utara, Hatam diperingati melalui penanaman mangrove dan transplantasi karang di Pulau Bangka, pada Sabtu (27/05/2017). Puncaknya, di Manado Jatam bekerja sama dengan Yayasan Suara Nurani Minaesa menyelenggarakan Seminar Publik, Senin (29/05/2017).

Seminar itu, diberi tema “Menuju Perbaikan Kebijakan Penyelamatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari Daya Rusak Tambang”.

“Paradigma pembangunan yang berkelanjutan adalah tanpa pertambangan” ujar Arifsyah dari Greenpeace Indonesia.

“Terutama provinsi Sulawesi Utara yang terletak di wilayah Segitiga Karang melalui Coral Triangle Initiative. Maka, tidak mungkin penerapannya berdampingan dengan tambang, terutama di pulau-pulau kecil,” pungkas Ariefsyah.