Warna-Warni Kembang Api dan Kematian yang Disebabkannya

Penulis: Indeng

(Ilustrasi: 1zoom.me)

Membayangkan sebuah perayaan besar tanpa petasan atau kembang api rasanya agak berat. Arab Saudi, Australia, Brazil, Singapore, Amerika Serikat, Korea Selatan sering disebut-sebut sebagai kota dengan pesta kembang api paling impresif. Lalu, sejak kapan perayaan seperti ini dimulai?

Jauh sebelum bubuk mesiu (bahan utama peledak) ditemukan, Pemerintahan Dinasti Han yaitu 200 SM telah melakukan tradisi baozhu atau membuat suara ledakan dari bambu untuk mengusir makhluk pemakan manusia yang keluar dari gunung tiap tahun baru, bernama Nian.  

Bubuk mesiu baru ditemukan oleh Li Tian, seorang pendeta asal provinsi Hunan, pada abad ke-9 di era

(Gambar: bbs.ce.cn)

Dinasti Sung. Dan masih digunakan untuk tujuan yang sama: mengusir roh jahat. 18 April menjadi hari memperingati penemuan pendeta Li Tian.

Dikutip dari Historia.id, sekitar abad ke-13 pada masa Renaissance, seorang penjelajah Italia, Marco Polo membawa bubuk hitam ini ke Eropa, yang kemudian dikembangkan menjadi senjata api. Italia dikenal sebagai negara pertama di Eropa yang mengembangkan dan memproduksi kembang api.  Sejak saat itu, kembang api menjadi populer di masyarakat, serta menarik perhatian ratu Inggris, Elizabeth I. Olehnya, kembang api digunakan di setiap perayaan termasuk di hari ulang tahunnya.

Sementara di Indonesia, diduga petasan masuk melalui pedagang Cina. Tahun 1650, Indonesia yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda, musim kemarau dan petasan dianggap sebagai pemicu terbakarnya lahan perkebunan dan rumah-rumah warga yang sebagian besar terbuat bambu dan beratap daun rumbia. VOC akhirnya melarang penggunaan petasan.

Cerita Rakyat dari Surakarta buku yang ditulis sastrawan Indonesia Bakdi Soemanto mengisahkan tentang perlawanan orang Cina di Batavia terhadap perlakuan buruk Belanda dengan menggunakan petasan. Alhasil, Sri Sultan Pakubuwono II karena keberpihakannya pada Belanda, mengirim pasukan keraton untuk meredam huru-hara. Tetapi, pasukan dibuat takut dan kebingungan karena mengira itu adalah bunyi senapan.

Larangan meledakan petasan terus diberlakukan bahkan setelah Indonesia merdeka. Namun, hasilnya nihil. Alwi Shahab, seorang sejarawan sekaligus wartawan kelahiran Kwitang Betawi menduga tradisi bakar petasan berasal dari orang-orang Cina di Jakarta. Petasan digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengabarkan adanya acara besar. Petasan juga menjadi simbol status sosial dan penanda rasa syukur. Hingga kini, tradisi meledakan petasan ini begitu dicintai masyarakat. Ia hadir hampir di semua hajatan dan dijadikan simbol rasa syukur dan harapan-harapan.

Namun, masih ingatkah kita pada sebuah “pesta petasan” pada tahun baru 1971 di Jakarta yang mencekam?

Majalah Tempo, 13 November 1971, menulis Gubernur Jakarta Ali Sadikin meledakan berton-ton petasan di malam tahun baru yang tadinya penuh harapan itu menjadi suram. Pesta petasan itu membuat 50an orang termasuk warga negara asing dilarikan ke rumah sakit. Presiden Soeharto langsung turun tangan. Dalam sidang paripurna, 12 Oktober di tahun yang sama, ia mengeluarkan sejumlah larangan soal petasan. Hanya petasan berukuran kecil buatan dalam negeri yang diperbolehkan. Dan impor mercon menjadi ilegal oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud.

Hiburan itu Memakan Korban

Ledakan kembang api dan petasan, berulang kali memakan korban: benda dan nyawa. Pesta pada akhirnya berganti menjadi duka.

Di Tultepec, Meksiko menjelang Natal dan Tahun Baru, 20 Desember 2016, terjadi ledakan di sebuah pasar petasan. 29 orang tewas dan melukai 70 orang pelanggan yang datang ke tempat itu. Tirto.id menyebutnya sebagai “Peristiwa ledakan terbesar di Meksiko”.

Di Malaysia, pertengahan Juni 2018, seorang anak berusia 11 tahun harus kehilangan tiga jarinya karena petasan yang langsung meledak di tangannya. Hal serupa juga terjadi di Indonesia tepatnya di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Bocah bernama Abdul Lumingkewas tewas di tengah kemeriahan menyambut tahun baru 2018. TribunManado mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi ketika Abdul dan ibunya sedang makan mi di sebuah kedai. Kembang api (tidak disebutkan jenisnya) milik warga sekitar roboh saat sedang dipasang dan nyasar ke dada bocah berusia 4 tahun ini. Pemerintah setempat sangat menyayangkan peristiwa itu. Padahal imbauan untuk berhati-hati dalam menyalakan petasan sudah dilayangkan pada masyarakat dari jauh-jauh hari.

Peristiwa lain, terjadi pada 26 Oktober 2017. Gudang kembang api di Kosambi, Tangerang, milik PT Panca Buana Cahaya Sukses meledak dan menewaskan 47 orang. Dua orang sempat dirawat di rumah sakit sebelum tewas. Berdasarkan hasil tinjauan dari Menteri Ketenagakerjaan, PT Panca Buana Cahaya Sukses seperti terbukti melakukan sejumlah pelanggaran, diantaranya: mempekerjakan anak-anak di bawah umur (sebagian tewas) dan mempekerjakan 103 pegawai, yang 76 di antaranya tanpa BPJS.  Dikutip dari Rappler.com, pemerintah menjatuhkan sanksi pada perusahaan, termasuk tuntutan untuk menyantuni keluarga pegawai yang menjadi korban ledakan, sebesar Rp 170-180 juta.

Kejadian-kejadian di atas hanyalah beberapa dari banyak bencana yang disebabkan oleh petasan. Berikut beberapa kasus ledakan petasan dirangkum oleh Antara News yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sepanjang tahun 2017.

  1. Denpasar, Bengkulu, dan Balikpapan – 1 Januari 2017

Ledakan kembang api membuat 8 orang dilarikan ke Unit Gawat Darurat RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. Di waktu yang sama, luka berat dialami seorang warga Bengkulu akibat ledakan kembang api. Sedangkan di Balikpapan, malam pergantian tahun berujung dengan terbakarnya rumah dinas Kapolda Kalimantan Timur.

  1. Pontianak – 28 Januari 2017

Di Kalimantan Barat sebuah rumah toko hangus dilalap api ketika malam Tahun Baru Imlek. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

  1. Sukabumi – 14 April 2017

Tempat pembuatan petasan semipermanen di kampung Lembuhuma, Sukabumi, Jawa Barat hancur akibat ledakan petasan yang mereka produksi. Tak ada korban jiwa.

  1. Pamekasan – 31 Mei 2017

Di dusun Sumber Gunung, Pamekasan, Jawa Timur, dua bocah berusia 3 dan 4 tahun tewas di rumah yang juga nyaris rata dengan tanah. Diketahui petasan tersebut milik orang tua mereka yang juga pedagang petasan.

  1. Kebumen – 25 Juli 2017

Rumah kosong milik seorang warga diduga menjadi tempat penitipan petasan milik sepupu si pemilik rumah, kemudian meledak dan merusak 23 rumah tetangga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

  1. Bekasi – 2 September 2017

Catur Yulianto (32), suporter Timnas ini tewas karena kembang api suar yang mendarat tepat di kepalanya pada Pertandingan persahabatan Timnas Indonesia dan Timnas Fiji di Stadion Patriot Candrabhaga.

 

Dari Racun Hingga Burung yang Hindari Ledakan

Bukan hanya manusia, bangunan, dan perabotan yang menjadi korban ledakan petasan dan kembang api. Bahan-bahan kimia dalam petasan dan kembang api cukup untuk mengusir burung-burung dan sanggup mengurangi usia bumi.

Di salah satu tulisan milik Newsweek yang berjudul “Are Fireworks chemicals dangerous?”, David E. Cahvez, ilmuwan kimia dari Los Alamos National Laboratory mengatakan bahwa perklorat (HClO4), dan beberapa zat pewarna dalam kembang api adalah zat beracun bahkan sebelum ia meledak. Sisa pembakaran perklorat dapat berdampak pada manusia yang menghirupnya, mempengaruhi metabolisme tubuh dan perkembangan mental. Perklorat ini juga membahayakan kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya.

Tak hanya di udara, logam berat ini juga dapat mencemari air. Masih dikutip dari Newsweek, sebuah penelitian pada tahun 2009 yang dilakukan di sebuah danau di Ada, Oklahoma, Amerika Serikat, perklorat meningkat 1000 kali lipat setelah pesta kembang api. Jauh melebihi batas aman kandungan partikel berat untuk sumber air minum. Butuh 20 sampai 80 tahun untuk memurnikannya kembali.

Mengutip dari Thoughtco, selain perklorat, logam berat yang digunakan sebagai pewarna dalam kembang api juga berbahaya. Seperti Barium untuk warna hijau, mengandung bahan radioaktif yang beracun. Tembaga untuk warna biru mengandung dioksin penyebab kanker (karsinogen). Kemudian, logam campuran lainnya untuk membuat efek pada petasan juga berkontribusi besar pada pencemaran udara, air, dan tanah.

Melansir dari The Guardian, New Delhi ibu kota India dipadati kabut tebal selepas pesta kembang api menyambut Hari Raya Diwali pada tanggal 8 November 2018 lalu. Pemerintah kota menyatakan bahwa tingkat partikel beracun mencapai 1.665 ppm jauh melampaui batas normal yang hanya 25 ppm. Ini membuat India menyumbang lebih banyak polusi dunia.

Sementara sekitar 5000 burung jatuh dari langit di Arkansas, Amerika Serikat, mati diduga akibat pesta kembang api pada malam tahun baru 2011. Dikutip dari BBC News, Karen Rowe dari komisi Game and Fish Commision mengatakan burung hitam jenis sayap merah terbang rendah untuk menghindari ledakan. Sulit melihat dalam kegelapan, burung ini menabrak dinding bangunan, pohon, dan tiang-tiang, lalu mati karena cedera.

(Foto: cnn.com)

Karen juga mengatakan bahwa kembang api membuat burung-burung ketakutan, panik, dan stres sehingga mereka tak dapat terbang dengan benar. Dugaan penyebab keracunan dapat ditepis, anjing dan kucing yang memakan bangkai burung-burung itu tidak memiliki masalah kesehatan. Dari olah laboratorium juga tidak menemukan tanda-tanda penyakit lain pada burung-burung.

Kembang api memang memukau. Hampir tiap orang rela begadang demi menikmati kemeriahan pergantian tahun baru, seakan-akan tahun tidak akan berganti jika tidak ada kembang api. Namun apakah perayaan dan kembang apinya setimpal dengan dampak terhadap lingkungan yang mengikutinya?

 

Mengapa Berbohong?

Penulis: Aprinalda FT

(Foto: lexpress.fr)

Media sosial menjadi salah satu sumber berita yang digandrungi masyarakat Indonesia saat ini. Dari sekedar kepo akun tetangga sampai selebriti. Oleh sebagian orang, media sosial digunakan sebagai sarana tebar berita bohong atau hoax, baik untuk kepentingan kelompok tertentu maupun diri sendiri. Baru-baru ini berita konyol, yang mengguncang dunia politik Indonesia, datang dari Ratna Sarumpaet. Seniman tanah air yang satu ini harus mengundurkan diri dari tim pemenangan salah satu calon presiden karena perbuatannya yang memalukan citra kubunya sendiri. Ia mengaku digebuki oleh sekelompok orang dan mengunggah fotonya yang babak belur di Instagram. Tidak lama setelah itu diketahui ternyata itu fotonya yang baru saja sedot lemak di klinik kecantikan.

Sebenarnya tak masalah jika kita menggunakan Wi-fi sekedar scroll feed media sosial, tapi bagaimana jika kita menggunakan kuota 3 GB per minggu? Masih untung kalau kita dapat informasi yang berguna, nah kalau dapat berita bohong? Ruginya double-kill triple-kill.

Jadi, sebenarnya apa sih alasan orang berbohong dan menyebarkan infomasi bohong itu di media sosial? Apa tujuannya, coba?

David J. Ley, seorang psikolog klinis juga seorang penulis asal Meksiko, mengatakan bahwa ada 6 alasan mengapa seseorang berbohong. Pertama, karena para pembohong menganggap sebuah kebohongan itu penting baginya. Maksudnya di sini adalah meski orang di sekitarnya menganggap hal itu sepele, bagi mereka hal itu sangat penting, sehingga mereka membangun kebohongan yang sangat meyakinkan.

Kedua, berbohong untuk mengendalikan situasi dan mendapat reaksi timbal balik yang diharapkan. Seringkali, orang berbohong karena mereka mencoba mengendalikan situasi dan menggunakan pengaruh untuk mendapatkan keputusan atau reaksi yang mereka inginkan. Mereka lebih memilih berbohong jika jujur akan memberikan dampak yang mereka hindari.

Ketiga, mereka ingin membuat lawan bicaranya merasa nyaman, karena para pembohong takut ditolak ketika berkata jujur dan malu jika orang mengetahui hal yang sebenarnya. Mereka ingin mendapatkan respon yang baik dan dihargai.

Keempat adalah untuk menutupi kebohongan lainnya. Pembohong tidak melakukan kebohongan sekali saja, mereka pasti telah berbohong berkali-kali. Kebohongan yang mereka bangun dari awal tersebutlah yang menjadi asal muasal munculnya kebohongan-kebohongan baru. Ceritanya akan berbeda jika mereka mengatakan hal yang sebenarnya. Lingkaran kebohongan pun akan terus terjadi. Alasan keempat ini disebut lies snowball oleh David.

Kelima, mereka tidak sengaja berbohong, karena ingatannya menyusun kejadian sedemikian rupa sehingga mereka sendiri percaya bahwa hal tersebut benar. Si pembohong terlanjur nyaman dengan alur cerita kebohongan yang dibuat oleh dirinya sendiri, sehingga dirinya menganggap bahwa alur kebohongan yang dia bentuk itu benar adanya.

Yang keenam, mereka ingin itu menjadi sebuah kebenaran. Si pembohong berharap bahwa mereka dapat membuat sesuatu menjadi nyata dengan mengucapkannya berulang-ulang, dan mau tidak mau mereka harus mewujudkannya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. (Psychology Today)

(Infografik: Angela Wijaya/Inovasi)

Semua orang tentunya pernah berbohong, sekecil apapun juga dengan tujuan yang beragam misalnya berbohong untuk melindungi diri dan menjaga privasi. Kebohongan jenis ini biasa disebut white lies. Dan memang ada hoax yang karena sudah menjadi kebiasaan, jadi semacam keceplosan. Ada juga hoax yang sengaja dibuat untuk merugikan orang lain, jenis kebohongan ini yang paling membahayakan. Kebohongan semacam ini disebut dirty lies.

Media sosial adalah sarang berita bohong, karena informasi di sana bisa datang dari mana saja dengan jumlah yang sangat banyak, sebagai pembaca/penikmat pun kita butuh menyaring semua informasi yang kita terima sebelum disebarkan.

Tiga Versi Kejadian Sejarah 30 September 1965

Penulis: Dwiki H

(Sumber Foto: tribunnews.com)

Gerakan Tiga Puluh September (disingkat G30S, juga dikenal dengan akronim Gestapu, Gerakan September Tiga Puluh atau kadang-kadang disebut Gestok, Gerakan Satu Oktober) adalah peristiwa sejarah Indonesia ketika 6 Perwira Tinggi Militer Indonesia diculik dan dibunuh secara misterius.

Pada hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, tentara, kelompok sosio-politik, dan agama menyalahkan upaya kudeta tersebut kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Segera terjadi pembersihan massal, yang mengakibatkan pemenjaraan dan kematian anggota Partai dan simpatisan anggota Partai Komunis atau yang diduga. Oleh rezim “Orde Baru”, dan kadang-kadang digunakan oleh pemerintah saat ini, gerakan itu biasanya disebut sebagai “G30S/PKI” oleh mereka yang ingin mengasosiasikannya dengan PKI.

Peristiwa sejarah yang kelam, kontroversial dan begitu sensitif dibahas pada era Orde Baru ini mempengaruhi nasib jutaan masyarakat Indonesia yaitu mulai dari transisi kekuasaaan, perubahan kebijakan luar negeri hingga pembunuhan massal.

Banyak versi yang menjelaskan siapa sebenarnya pelaku peristiwa misterius ini hingga menarik minat peneliti independen dan sejarawan dunia untuk mengemukakan teori mereka. Menurut Orde Baru sendiri, dalang peristiwa ini adalah PKI yang memberontak untuk menjadikan negara ini menjadi negara berideologi Komunis, ada juga versi yang menjelaskan bahwa peristiwa ini merupakan akibat dari konflik internal yang terjadi dalam TNI untuk menggulingkan Soekarno, hingga versi yang menjelaskan adanya keterlibatan Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA) dan Blok Barat.

 

Versi “Resmi” Pemerintahan Orde Baru

Lobby Card Film Pengkhianatan G30S/PKI (Sumber: wikipedia.org)

Kala itu ketika masa pemerintahan Ir. Soekarno, ia mengusahakan dinamika politik yang terbuka dan untuk memfasilitasi hal ini, ia pun sempat mengeluarkan gagasan bernama NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis). Pada masa ini, masing-masing ideologi mencoba memperluas pengaruhnya kepada masyarakat dan penguasa. Salah satu cara yang dilakukan oleh PKI kala itu ialah mengarang cerita bahwa ada sekelompok Jendral Angkatan Darat yang menamai diri mereka Dewan Jenderal yang berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari TNI 5 Oktober 1965.

Salah satu petinggi PKI Sjam Kamaruzaman kemudian bersama komandan Resimen Tjakrabirawa Letkol Untung Syamsuri mencoba menggagalkan kudeta tersebut dengan cara menculik dan melakukan penyiksaan kepada terduga anggota Dewan Jenderal.

Pagi harinya usai pembunuhan tersebut, Letkol Untung di bawah pengawalan pasukan tak dikenal mengumumkan lewat RRI bahwa dini hari itu ia telah melakukan “pengamanan” terhadap presiden dari para jenderal yang ingin melakukan kudeta terhadap Presiden. Pangkostrad Mayjend Soeharto, mendengar hal ini kemudian menggerakan pasukannya untuk melakukan pencarian terhadap jenderal-jenderal yang diculik ini lalu mengusir pasukan tak dikenal tersebut. Ia juga berhasil mengambil alih RRI kemudian mengumumkan bahwa kejadian tersebut diduga digagas oleh PKI.

Singkat cerita, akhirnya terjadi skenario “pembersihan” PKI dan simpatisannya di setiap pelosok Indonesia. Posisi Soekarno sebagai Presiden kala itu perlahan-lahan mulai surut, terjadi aksi demonstrasi di mana-mana. Suatu hari, selama pertemuan kabinet (yang tidak diikuti oleh Soeharto), sementara demonstrasi mahasiswa yang dilindungi oleh tentara berlangsung di Jakarta, pasukan tak dikenal mengelilingi istana kepresidenan tempat pertemuan itu diadakan. Kemudian terungkap bahwa pasukan ini berasal dari pasukan khusus Angkatan Darat. Soekarno disarankan untuk meninggalkan pertemuan dan terbang ke Istana Presiden di Bogor, 60 km selatan Jakarta, dengan helikopter. Kemudian sore itu tiga jenderal tentara, Mayjen. Basuki Rahmat, Menteri Urusan Veteran, Brigjen. Jendral M Jusuf, Menteri Industri Dasar dan Brigjen. Jenderal Amirmachmud, Komandan Daerah Militer ke-5 / Jaya, mengunjungi Sukarno membawa dokumen Supersemar yang telah ditandatangani yang kemudian mereka persembahkan kepada Soeharto. Keesokan harinya Soeharto menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya untuk melarang PKI, dan pada 18 Maret, lima belas menteri loyalis Soekarno ditangkap.

Setiap tanggal 30 September sejak 1984 hingga 1997, pemerintah mewajibkan semua stasiun TV di Indonesia untuk menayangkan film yang berjudul Pengkhianatan G30S/PKI yang ditulis dan disutradarai Arifin C. Noer. Film itu mengilustrasikan kekejaman PKI dan usaha mereka dalam melakukan penculikan dan pembunuhan kepada para Perwira Tinggi Militer Indonesia.

 

Versi Konflik Internal Angkatan Darat

Operasi Dwikora (Sumber foto: Life Magazine/Larry Burrows/Malaya/September 1964)

Dari tahun 1962 hingga 1966, TNI disibukkan dengan adanya 2 konflik militer yaitu upaya untuk merebut Irian Barat (Trikora) yang terjadi pada tahun 1963 juga adanya konflik militer dengan negara tetangga, Malaysia, yang kerap disebut Konfrontasi Borneo atau Konfrontasi Indonesia-Malaysia (Dwikora) dari tahun 1962 hingga 1966. Di tengah panasnya konflik-konflik ini, negara membutuhkan banyak sukarelawan hingga PKI mengusulkan agar masyarakat sipil terutama buruh dan petani dipersenjatai yang kemudian dinamakan Angkatan Kelima. TNI merasa terganggu dengan gagasan ini karena disinyalir Angkatan Kelima adalah upaya PKI untuk memobilisasi buruh dan petani untuk melakukan kudeta.

Memanasnya hubungan ini memecah TNI menjadi 2 kubu yaitu Kubu Soekarnois yang setia kepada Soekarno, dan Kubu “Kanan” yang khawatir sikap politik Soekarno sering memandang TNI sebelah mata.

Kubu Soekarnois mengatakan bahwa apapun keputusan Soekarno sebagai Panglima Tertinggi TNI harus dipatuhi, meski mereka pun memiliki kekhawatiran terhadap perkembangan yang diraih PKI. Sementara Kubu “Kanan” menganggap PKI sebagai ancaman terhadap TNI yang harus diredam perkembangannya.

Hal ini menginisiasi perpecahan dalam internal TNI yang kemudian berujung pada peristiwa G30S, ada 3 bukti yang menguatkan dugaan bahwa gerakan ini murni dilakukan oleh TNI.

Cornell Paper: Benedict R. O. Anderson dan Ruth T. McVey pada tahun 1971 mempublikasikan jurnal

Benedict Anderson (Sumber foto: cornell.edu)

berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia di mana di dalamnya dilakukan analisis dan pada bagian kesimpulan disebutkan bahwa, “Bobot bukti yang dikumpulkan sejauh ini dan logika probabilitas (yang selalu rapuh) menunjukkan bahwa kudeta 1 Oktober 1965 bukanlah perbuatan PKI [Partai Komunis Indonesia] maupun Soekarno sendiri. Meskipun keduanya sangat terlibat, namun setelah rencana kudeta berjalan dengan baik. Mereka lebih banyak menjadi korban daripada pemrakarsa. PKI terjerat sebelum tahu apa yang sedang terjadi; Soekarno keliru mencoba mengambil keuntungan dari situasi yang diciptakan oleh kematian enam jenderalnya. Para pencetus kudeta sebenarnya tidak dapat ditemukan di Jakarta, tetapi di Jawa Tengah, di antara perwira Angkatan Darat tingkat menengah di Semarang, di Markas Besar Divisi Wilayah Ketujuh (Diponegoro).” (tr/Dwiki)

Hal itu diperjelas oleh pidato Letkol Untung Syamsuri yang kala itu menjabat sebagai Kepala Penjaga Presiden, bahwa yang ia lakukan adalah pencegahan terhadap kudeta. Usaha para perwira menengah yang usianya masih cenderung muda ini banyak yang kecewa pada para petinggi TNI karena kurang memperhatikan kesejahteraan para perwira menengah ke bawah.

Pledoi Latief: ketika Kolonel Latief dituduh terlibat dalam G30S, Latief melakukan pernyataan pembelaan diri (pledoi) dengan mengatakan bahwa Soeharto sebenarnya mengetahui tentang rencana penculikan para jenderal, tapi tidak mengambil sikap apa-apa. Dalam pembelaannya, Latief mengungkapkan bahwa beberapa jam sebelum penculikan berlangsung, Latief datang melapor kepada Mayjen Soeharto di RSPAD Gatot Subroto (waktu itu Soeharto sedang menjenguk anaknya yang sedang sakit) bahwa ada tentara yang akan menculik Ahmad Yani (kubu Soekarnois), dkk. serta membawa mereka ke Presiden Soekarno.

Karena menganggap bahwa Soeharto sudah mengetahui serta mendukung rencana ini, dia pun kemudian pergi meninggalkan RSPAD Gatot Subroto. Setelah peristiwa tersebut terjadi, baru Latief kebingungan karena para Jendral yang rencananya hanya diculik untuk kemudian dibawa ke Presiden Soekarno ternyata ditemukan tewas.

Hasil Otopsi para korban: Menurut klaim TNI melalui media asuhan TNI Beritayudha dan Angkatan Bersendjata, terjadi penyiksaan kepada para jenderal sebelum akhirnya dibunuh kemudian dilemparkan ke sebuah sumur yang dinamai Lubang Buaya. Namun, menurut hasil otopsi yang dilakukan tim dokter dari Angkatan Darat dan akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dinyatakan bahwa tidak ditemukan bekas penyiksaan kepada para jenderal.

 

Banyak yang percaya bahwa konflik internal TNI ini dimanfaatkan sebagai momen peralihan kekuasaan dan menggunakan PKI sebagai kambing hitam yang merupakan “musuh” ideologis TNI.

 

Versi Keterlibatan Blok Barat di tengah konflik Perang Dingin

Ilustrasi Perang Dingin (Sumber: history.com)

Memanasnya konflik Perang Dingin antara Blok Timur yang berideologi Komunisme dengan Blok Barat yang sebagian besar berideologi Kapitalisme ini dikatakan menjadi cikal bakal peristiwa G30S. Kedua blok ini memandang Indonesia sebagai wilayah strategis untuk melakukan kerjasama bilateral yang dapat menguntungkan salah satu kubu karena sumber daya alam dan perilaku ekonomi serta potensi pasar yang konsumtif di negara ini. Hal ini tentu membuat kedua blok berlomba untuk mengambil hati negara Indonesia untuk bergabung dalam aliansi masing-masing.

Sementara itu, Soekarno memilih untuk netral dalam posisinya pada perang ini dan menetapkan Indonesia sebagai negara penganut Gerakan Non-blok (Non-Aligned Movement). Posisi ini dianggap mengkhawatirkan oleh Blok Barat yang tidak ingin Indonesia sampai jatuh pada tangan Komunisme.

Sampai pada tahun 1957-1958 Indonesia menghadapi 2 ancaman pemberontakan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat tahun 1958 dan pemberontakan Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta disingkat Permesta di Manado dan kawasan Indonesia Timur. Dalam upaya meredam pemberontakan ini, Indonesia menyadari bahwa adanya intervensi dari Blok Barat, CIA, dan Amerika yang mendukung kaum pemberontakan. Salah satunya adalah dengan tertangkapnya Allen Lawrence Pope seorang tentara bayaran yang ditugasi CIA untuk membantu pemberontakan PRRI dan Permesta.

Sejak saat itu pandangan politik Presiden Soekarno berubah drastis terhadap Blok Barat hingga puncaknya pada tahun 1964 ia memulai kampanye Anti-Amerika yang melarang peredaran buku, film dan musik dari Amerika Serikat. Kondisi ini diperparah dengan keluarnya Indonesia dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Soekarno kemudian membentuk kebijakan politik luar negeri bernama Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) yang didukung Republik Rakyat Tiongkok, Republik Demokratik Rakyat Korea, dan Republik Demokratik Vietnam untuk menyaingi Blok Barat.

Hal ini begitu mengkhawatirkan Blok Barat. Para peneliti sejarah yang menganalisa keterlibatan CIA ini kemudian mengambil kesimpulan bahwa ada kemungkinan CIA terlibat dalam gerakan penculikan dan pembunuhan tujuh perwira tinggi militer dengan memanfaatkan konflik internal dari TNI untuk kemudian membantu terjadinya peralihan kekuasaan (menumbangkan Soekarno) sambil menjadikan PKI (yang berideologi Komunisme) sebagai kambing hitam.

Adanya Gerakan 30 September 1965 yang mengubah pandangan politik Indonesia yang sangat memusuhi Komunisme tentu saja dianggap menguntungkan pihak Blok Barat terutama Amerika Serikat. Sejak saat itu Presiden Soekarno mengalami krisis kepercayaan hingga ia harus lengser digantikan oleh Soeharto. Sejak saat itu juga, Komunisme dianggap ideologi yang membahayakan NKRI.

Penganut hipotesis ini seakan mendapatkan titik terang saat Kathy Kadane, mantan agen CIA dalam artikelnya pada 19 Mei 1990 membeberkan keterlibatan CIA terhadap proses peralihan kekuasaan pada tahun 1965 serta upaya penghapusan ideologi Komunisme di Indonesia.

Deklasifikasi dokumen rahasia CIA mengenai situasi di Indonesia (Sumber: muckrock.com)

Pada tahun 1999 CIA juga melakukan deklasifikasi atau pembukaan dokumen rahasia tentang keterlibatan mereka terhadap konflik internal negara Indonesia. Terdapat 39 dokumen rahasia mengenai keterlibatan Amerika Serikat terhadap peristiwa ini, beberapa di antaranya adalah telegram dari Kedubes Amerika Serikat di Indonesia terkait pendanaan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan Komunisme. Update terakhir informasi keterlibatan Amerika Serikat juga diperkuat pada deklasifikasi dokumen rahasia CIA dan NSA pada 17 Oktober 2017.

 

Siapapun dalang dari peristiwa ini tidak lebih penting daripada dampak yang ditimbulkan dan berpengaruh besar bagi Bangsa Indonesia. Sejak Soeharto membubarkan partai ini dan menyatakan partai ini sebagai partai terlarang di Indonesia pada tahun 1966, kebencian masyarakat terhadap partai ini telah meluas ke seluruh Indonesia. Akibatnya, diperkirakan 25.000 orang menjadi tahanan politik, 2.000.000 (diakui Laksamana TNI Sudomo) – 3.000.000 (diakui oleh Jenderal Sarwo Edhie) orang dihilangkan secara paksa dan dibunuh, dan ratusan orang tawanan politik Indonesia kabur ke luar negeri dan tidak bisa kembali ke Indonesia selama 30 tahun hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998.

Dampak berkelanjutan setelah gerakan 30 September 1965 dianggap sebagai salah satu tragedi kemanusiaan (genocide) terbesar pada abad 20 yang jarang diketahui oleh publik Indonesia maupun dunia hingga saat ini.

Indonesia Menjadi Penjaga Keamanan dan Perdamaian Dunia di Dewan Keamanan PBB

Penulis: Dwiki H

(Sumber foto: iunwatch.org)

Tanggal 8 Juni 2018 merupakan hari besar bagi diplomasi dan hubungan internasional Indonesia. Hari itu di Markas PBB di Kota New York, Amerika Serikat digelar Pemilihan Umum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sesi sidang ke-72 Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly 72nd session). Indonesia terpilih dengan jumlah vote sebanyak 144 dari jumlah batas mayoritas (quorum) yaitu 127. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia di kancah internasional?

Mengenal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council) merupakan salah satu dari enam badan utama PBB. Berdasarkan Piagam PBB, DK PBB diberi mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. DK PBB adalah satu-satunya badan PBB yang dapat memberikan sanksi, dan mengeluarkan resolusi yang mengikat secara hukum bagi negara anggota PBB. DK PBB juga memiliki kekuatan untuk mengesahkan penggunaan kekuatan militer.

Jika terjadi konflik, DK PBB juga dapat mengirim pasukan penjaga perdamaian apabila diperlukan, dan dapat memberi akses kepada organisasi kemanusiaan untuk melintasi perbatasan nasional tanpa seizin pemerintah setempat sekalipun.

Keanggotaan dalam DK PBB terdiri atas 5 anggota tetap yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat, beserta 10 anggota tidak tetap. Para anggota tidak tetap yang terpilih menduduki Dewan untuk masa jabatan dua tahun dan 5 dari 10 kursi keanggotaan diperebutkan setiap tahun. Untuk memastikan adanya perwakilan geografis, jumlah anggota tidak tetap dialokasikan sesuai lima kelompok regional PBB: 3 negara dari kawasan Afrika, 2 negara dari kawasan Asia-Pasifik, 1 negara dari kawasan Eropa Timur (CEIT), 2 negara dari kawasan Amerika Latin dan Karibia (GRULAC), dan 2 negara dari kawasan Eropa Barat dan lain lain (WEOG).

Sejarah Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Indonesia resmi menjadi negara anggota PBB ke-60 pada tahun 1950, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 86 dan resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V) kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sejak saat itu Indonesia aktif dalam aktivitas diplomasi di PBB, termasuk di dalamnya menjaga perdamaian dunia melalui DK PBB.

Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi negara anggota tidak tetap sebanyak 3 kali. Pada tahun 1974 – 1975, 1995 – 1996, dan 2007 – 2008. Dilansir dari Antara, Indonesia pada masa jabatannya dalam periode 2007 – 2008 pernah dihadapkan dengan masalah nuklir Iran, di mana Indonesia kala itu mendukung program pengembangan energi nuklir Iran, dengan catatan bahwa nuklir tersebut dipakai dalam hal perdamaian. Hal ini kontras dengan resolusi DK PBB yang menambahkan sanksi terhadap negara itu karena menolak menghentikan aktivitas pengayaan uranium (dikutip dari tirto.id).

Pada periode sebelumnya, tahun 1995 – 1996, Indonesia juga turut aktif dalam menentang konflik Israel dan Lebanon.

Menjadi negara anggota tidak tetap, apa artinya?

Indonesia sebagai negara anggota tidak tetap memiliki kewenangan menjaga perdamaian dunia, selain itu Indonesia sebagai anggota Dewan PBB memiliki posisi yang kuat dalam percaturan dunia. Contohnya, apabila Indonesia ingin memperjuangan suatu isu keamanan dunia, gagasan negara dapat langsung disampaikan dalam sidang dewan, lain halnya apabila Indonesia bukan merupakan negara anggota tidak tetap, Indonesia harus me-lobby­ negara anggota dewan agar disampaikan dalam sidang. Hal ini tentunya memberi peluang baik terhadap Indonesia dalam memperjuangkan tujuan-tujuan Indonesia dalam hal menjaga perdamaian dunia, seperti yang disebutkan dalam 24 butir Aide Memoire Kemenlu RI yang dipakai Indonesia pada kampanye untuk menduduki kursi dalam DK PBB di Majelis Umum.

Dalam Aide Memoire Kemenlu RI disebutkan tujuan-tujuan yang menjadi prioritas Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan dunia, beberapa disebutkan adalah menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, mempertahankan penegakan hukum terhadap hak asasi manusia, memberi dukungan penuh terhadap zona bebas senjata nuklir, mendukung kebebasan beragama dan toleransi. Sebagai negara yang didukung oleh prinsip kebebasan beragama dan toleransi, disebutkan bahwa “Indonesia adalah bukti nyata bahwa demokrasi dan Islam dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis.”

Selain itu, disebutkan dalam Aide Memoire tersebut, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan sebagai anggota pendiri Organisasi Kerjasama Islam (OIC), Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi pembicaraan damai untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Indonesia juga pendukung kuat untuk moderasi dan toleransi dalam membela Islam sebagai agama damai, dan berusaha memperkuat ikatan solidaritas dan meningkatkan kerjasama ekonomi-sosial dan teknologi di antara negara-negara anggota OIC.

Dikutip dari Antara, Kemenlu Retno Marsudi menegaskan bahwa, “Isu Palestina akan jadi prioritas Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB,” begitu tegasnya.

 

Setahun: ‘Sebelah Mata’ Novel Baswedan

Penulis: Wahyu Alfy

(sumber : https://nasional.kompas.com)

Sebelah mataku yang mampu melihat bercak adalah sebuah warna – warna mempesona

Membaur dengan suara dibawanya kegetiran

Begitu asing terdengar

Tapi sebelah mataku yang lain menyadari

Gelap adalah teman setia

Dari waktu waktu yang hilang – Efek Rumah Kaca

Setahun sudah kasus Novel Baswedan bergulir, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  ini mengalami teror hingga disirami air keras pada Selasa 11 April 2017. Novel disirami air keras sepulangnya ia sholat subuh dari Masjid sekitar rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara oleh dua orang tidak dikenal.

Penyerangan dengan menggunakan air keras itu mengenai sebagian wajah dan mata Novel Baswedan, akibatnya Novel harus menjalani pengobatan yang cukup lama utuk memulihkan kesehatan dan penglihatan. Sekembalinya dari singapura  pada 22 februari 2018 lalu pasca operasi, kondisi mata Novel mengalami kerusakan cukup parah, bukan hanya satu, kedua mata novel mengalami penurunan fungsi pengelihatan.

Penurunan terus terjadi pada mata kanan, sedangkan pada mata kiri, Novel berharap bisa digunakan sebagai penglihat.

“Diharapkan penglihatan kirilah yang bisa digunakan untuk membaca nantinya,” kata Novel saat blak-blakan dengan detik.com, Senin (9/4/2018). (Sumber : detik.com)

Penyidik yang Tidak Pandang Bulu

Novel Baswedan sendiri mengawali kiprah sebagai salah satu penyidik KPK saat di tugaskan MBES Polri pada Januari 2017. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) ini lebih memilih untuk melepaskan seragamnya dan bergabung sebagai penyidik KPK tahun 2014.

Sepak terjang Novel Baswedan biasa dikatan gemilang, beberapa kasus korupsi dipercayai untuk ditanganinya. Novel ikut andil bagian dalam kasus korupsi wisma atlet Hambalang. Ia berhasil memulangkan Muhammad Nazaruddin dari pelariannya di Kolombia, yang dituding menggelapkan dana. Dari kasus ini juga berhasil diungkap keterlibatan Angelina Sondakh, Direktur utama PT DGI Dudung Purwadi, dan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Rizal Abdullah pada 2011.

Masih di tahun yang sama, Novel juka ikut terlibat dalam penanganan kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia pada 2004. Kasus yang melibatkan Nunun Nurbaeti dan Miranda Swaray Goeltom ini berhasil diungkap dan diseret ke pengadilan. Keduanya dijatuhi hukuman penjara dan denda oleh pengadilan.

Kasus selanjutnya, Novel berhasil mengungkap suap sengketa Pilkada ketua Mahkama Konstitusi. Akil Mochtar terbukti menerima suap empat sengketa Pilkada. Yaitu, Pilkada Lebak di Banten, Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Pilkada Empat Lawang, Kalimantan Tengah,

Bukan hanya itu saja, kasus suap proyek penyesuaian infrastruktur daerah yang melibatkan Wa Ode Nurhayat juga ikut diungkap. Wa Ode Politikus PAN ini terbukti menerima suap untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 yang juga ikut menyeret Fahd A Rafiq dan Mantan Bupati Buol Amran Batalipu.

Dalam kasus dugaan Korupsi Simulator SIM, beberapa nama petinggi Polri diseret. Novel dengan berani memeriksa mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Kasus ini menuai polemik dua institusi negara, Polri dan KPK, puncaknya penarikan penyidik polisi yang ada di KPK untuk kembali ke Mabes Polri. Novel menjadi salah satu yang menolak dengan memilih keluar dari kepolisian dan memilih sebagai penyidik KPK. Ia pun diangkat sebagai penyidik tetap tahun 2014.

Sampai pada penyidikannya terhadap kasus e-KTP. Pengungkapan kasus ini tidak lepas dari peran Novel Baswedan. Dalam kasus ini Novel adalah penyidik yang memeriksa Anggota DPR Fraksi Hanura, Miryam S Haryani. Dalam persidangan, Miryam mengatakan diancam penyidik saat diperiksa terkait e-KTP sehingga menandatangani BAP. Novel membantah dengan mengungkap jika Miryamlah yang mendapat tekanan dari sejumlah Anggota DPRP.

Dalam kasus ini, Novel muncul ke depan publik pada saat menjadi saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto di sidang 30 Maret 2017. Novel bicara soal perkara tudingan ancaman, rekaman sadap, sampai aliran uang di DPR. Sejumlah nama Politikus keluar, sampai pada ketua DPR Setya Novanto.

Setahun Menunggu Kepastian

Pengungkapan kasus penyerangan air keras yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap Novel Baswedan kian hari semakin tidak jelas, semuanya seperti jalan di tempat. Setahun berlalu, polisi belum juga mengungkap kasus ini. Lamanya penuntasan kasus ini oleh kepolisian membuat masyarakat mempertanyakan komitmen polisi.

Polisi berkilah dengan mengatakan Novel tidak kooperatif saat diperiksa, keterangan Novel dikatakan tidak lengkap. Keterangan dari Direktur Lembaga Hukum Jakarta yang sekaligus juga pengacara Novel mengatakan bahwa Novel sudah memerikan keterangan yang cukup jelas ketika polisi memeriksanya di Singapura pada 14 Agustus 2017 lalu.

Sampai pada saat perilisan sketsa pelaku, belum ada juga pengungkapan siapa pelaku dan dalang dibalik penyiraman. Beberapa pihak mendesak jalan alternatif untum membentuk  tim gabungan pencari fakta (TGPF) Novel Baswedan, sebagai reaksi dari kebuntuan polisi dalam kasus ini.

Usulan pembentukan TGPF ini pun juga menuai polemik, pemerintah malah meminta tidak didesak, dalam hal ini pembentukan TGPF untuk mengungkap kasus Novel Baswedan.

“Enggak ada desakan ya, pemerintah itu enggak usah didesak-desak, pemerintah itu dalam melaksanakan tugasnya selalu konstruktif, selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com Jumat (23/2/2018).

Beberapa pihak meyakini, TGPF adalah jalan terang untuk pengungkapan kasus ini. Beberapa kasus teror serta penyerangan yang menimpa karyawan KPK dan aktivis anti korupsi sebelum-sebelumya tidak pernah terungkap, ditakutkan, itu juga akan terjadi pada kasus Novel.

“Saya ingin menyampaikan bahwa (kasus) ini tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dibiarkan, dan saya juga kecewa dengan proses pengungkapan yang sampai sekarang belum juga diungkap,” kata Novel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seperti dikutip Tirto.Id pada Rabu (11/4/2018).

Larutnya pengungkapan kasus ini menjadi cermin, betapa rapuhnya hukum di indonesia, apalagi sudah bersinggungan dengan politikus. Perlindungan atas orang – orang yang berkomitmen memberantas korupsi masih saja dibiarkan, banyak yang  mengalami kriminalisasi, teror dan penyerangan. Slogan Anti Korupsi hanya sebatas lidah dan bibir. Setahun sudah Novel Baswedan menunggu pengungkapan kasus ini.

Sampai Kamis ke Berapa?

Penulis: Wahyu Alfy

Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) mengikuti Aksi Kamisan ke-460 di depan Istana Merdeka, Jakarta. 22 September 2016. (lensa.fotokita.net)

Ketika hak hidup keluarga tidak mendapat perlindungan dari negara, Tuhan akan melindunginya.

Aksi diam melawan impunitas, adalah aksi diam yang tak sepenuhnya diam. Mereka sesungguhnya sedang menyuarakan hal-hal besar yang luput dari pandangan kita, bahkan mata para pembesar negara pun buta akan persoalan ini. Buta atau memilih tutup mata, tidak ada yang tahu. Bagi mereka yang berjuang, diam adalah cara untuk mengkritik pemerintah yang tidak selayaknya diam atas isu-isu yang mereka suarakan.

Gerakan itu diberi nama Payung Hitam. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di depan istana negara dengan mengembangkan payung-payung berwarna hitam, bukan karena hari sedang hujan.

Makna “Payung” memang menyimbolkan perlindungan secara fisik atas hujan dan terik matahari. Sedangkan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan ketentuan ilahi. Hitam juga melambangkan duka cita sekaligus cinta kasih kepada para korban, dan sesamanya.

Aksi yang mereka lakukan setiap hari kamis disebut “Kamisan”. Mereka memilih untuk diam dan berdiri sebagai pilihan. Diam mengartikan telah hilangnya hak-hak sebagai warga negara, sedangkan berdiri adalah bentuk sikap korban dan keluarga korban yang akan tetap berdiri menuntut hak-haknya hak sebagai warga di bumi pertiwi.

Adalah hak mereka juga untuk menyuarakan kepada pemerintah agar mengusut kasus-kasus pelangaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dialami para korban, maupun keluarga korban.

Orang-orang itu adalah keluarga korban perengutan HAM—tragedi ’65, Trisakti, Semanggi, ’98, Rumpin, dll— yang enggan menutup mata. Gerakan Payung Hitam ‘diam’ pertama kali pada hari Kamis 18 Januari 2007, sekaligus menjadi momentum dimulainya aksi ini. Sebuah usaha untuk bertahan dalam memperjuangkan, mengungkap, mencari keadilan, dan tentunya, melawan lupa.

 

Kasus HAM yang Menemui Kemacetan

Pengusutan serta penuntasan kasus HAM di negeri ini selalu menemui jalan buntu, juga tak jarang dikesampingkan. Janji politik untuk memberikan cahaya pada sejarah kelam seolah menguap begitu saja. Isu hanyalah barang jualan di pasar pemilu. Janji, hanya sebatas janji. Akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu tidak menunjukkan kemajuan.

Mari kita lihat kembali yang terjadi pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pada 2012 lalu, Komnas HAM menyatakan telah menemukan adanya pelangaran HAM berat. Kasus-kasus yang ditemukan antara lain adalah penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, perbudakan, hingga penghilangan paksa. Kasus tersebut menemui kemacetan di kejaksaan agung, jumlah korbanya mencapai 1,5 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah anggota PKI, ormas-ormas yang berafiliasi dengannya, dan orang-orang yang disangka atau dituduh sebagai PKI.

Ada juga peristiwa Talang Sari  Lampung 1989. Komnas HAM membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM guna melakukan penyelidikan terhadap kasus ini pada Maret 2005. Tim Penyidik meyimpulkan terdapat unsur pelanggaran HAM besar pada 19 Mei 2005. Berkas-berkas hasil penyelidikan diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung tahun 2006 untuk ditindak lanjuti. Dari hasil penyelidikan, jumlah korban diperkirakan mencapai 803 orang, dan sampai hari ini kasus tersebut juga masih macet di kejaksaan.

Tidak lebih parah dari kasus penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998, juga masih menemui jalan buntu. Kasus ini tak kunjung diselesaikan sampai sekarang. Peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti berjalan di tempat hingga memasuki babak tahun ke-19. Desakan dari banyak pihak agar menyeret pelaku pelanggaran HAM ini belum mampu membuat pemerintah bergerak mengeluarkan keputusan.

Walaupun Komnas HAM telah melakukan penyelidikan, dan selesai pada 2002 lalu, hanya mampu masuk ke Kejaksaan Agung berkali-kali, dan dikembalikan untuk kesekian kali. Mirisnya lagi, pada 13 maret 2008 dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, diperkirakan korban mencapai 685 orang.

Masih pada rentetan tahun 1998 ketika tragedi Semangi I. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan atas kasus ini, dan selesai pada maret 2002. Sayangnya, berkas hanya mondar-mandir dari komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Sama seperti kasus Trisakti yang pada 13 maret 2008 juga dinyatakan hilang oleh Jampidus Kejaksaan dengan korban sejumlah 127 orang. Tragedi semangi II juga menemui hal serupa dengan jumlah korban 228 orang.

Di bulan Mei tahun 1998 juga terjadi kerusuhan dengan jumlah korban mencapai 1.308 orang. Komnas HAM telah membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM untuk kasus ini, dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung, tapi, lagi-lagi dikembalikan dengan alasan tidak lengkap.  Ada juga kasus Munir, si aktivis HAM yang diracun, Marsinah buruh pabrik yang dibunuh, Kasus Rumpin, kasus Penembakan Misterius (petrus) dan deretan kasus pelanggaran HAM lainnya yang masih meninggalkan tanda tanya.

Kasus pelanggaran HAM masih dianggap belum jelas kelanjutan penyelesaiannya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, bukan sekedar amanat reformasi, namun juga merupakan tantangan bangsa melihat masa depan. Penuntasan pelanggaran HAM berat juga merupakan penguji ketahanan bangsa sebagai negara hukum. Pengungkapan pelanggaran HAM akan menunjukan bahwa hukum, masih berdaulat di bumi pertiwi.

 

Sepuluh Tahun Kamisan

Tepat sepuluh tahun lamanya, sejak digagas pada penghujung tahun 2006. Waktu itu Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK)—paguyuban korban/keluarga korban pelanggaran HAM—bersama JRK (Jaringan Relawan Kemanusian), dan KontraS mencari alternatif perjuangan. Disepakati pada 9 Januari 2007 untuk mengadakan kegiatan guna bertahan dalam perjuangan mengungkap fakta kebenaran, mencari keadilan, yang pada intinya adalah melawan lupa.

Hari kamis 18 Januari 2007 merupakan Kamisan pertama. Mereka menuntut pengusutan secara tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM serius masa lalu di depan Istana Negara. Sebuah perlawanan kolektif, bukan sekedar rutinitas mingguan yang hanya sekedar mempererat solidaritas antar sesama korban atau keluarga korban pelanggaran HAM. Di saat yang sama juga merupakan salah satu cara membuat publik tetap terjaga ingatannya atas sikap represif aparat militer, yang dalam hal ini telah melanggar hak-hak sipil dan politik.

Aksi kamisan mempunyai ciri khas tersendiri dari aksi protes lainnya. Durabilitas aksi yang kuat, aktor yang sama dari waktu ke waktu, keteraturan waktu terkait keberlangsungan aksi protes, konsistensi isu, dan tuntutan yang diperjuangkan di dalamnya, serta metode dan penyampaian tuntutan. Tidak banyak yang tahu bahwa aksi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan dengan tuntutan yang selalu sama, begitu pula dengan aktor yang bermain di dalamnya.

Melihat motif kemunculan aksi Kamisan, maka terlihat jelas bahwa motif politik berupa mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa orde baru, maupun era pasca reformasi, dengan upaya menjaga ingatan kolektif tentang kejahatan HAM berat untuk disuarakan. Karena sampai hari ini, negara tidak memiliki keseriusan dan komitmen dalam menyikapi kasus-kasus HAM di masa lalu, serta cenderung membuat publik lupa pada persoalan penegakan keadilan HAM.

Sampai Kamis ke-512, tanggal 2 November 2017 lalu, orang-orang itu  masih dengan pijakan kuat berdiri, berpakaian serba hitam, dengan payung berwarna serupa digenggaman bertuliskan nama-nama kasus pelanggaran HAM. Tujuannya tetap sama, yakni, menuntut pemerintah menyelesaikan kasus HAM. Disamping itu, juga mengajak dan mengubah kanalisasi pandangan masyarakat yang melihat kejahatan HAM masa lalu sebagai permasalahan segelintir orang untuk menjadi pandangan bersama atas potensi-potensi bahaya kemanusiaan, yang bisa saja kita alami sewaktu-waktu. Segala jerih dalam upaya itu dimaksudkan untuk lagi, dan lagi mendesak, menekan negara agar membentuk pengadilan HAM ad hoc—pengadilan khusus yang dibentuk sementara waktu untuk menyelesaikan kasus tertentu.

13 Years Of Munir: Has It Been Resolved Yet?

Penulis: Dwiki H

                                                                    (Sumber: CNN Indonesia)

We used to have a human rights activist who fought for advocacy for the victims of kidnapping and violence during the New Order. This figure was named Munir Said Thalib. Munir, so he is often addressed, a simple man. He is a character, a true warrior, a human rights defender of Indonesia. The man born in Malang, December 8, 1965, was an extreme Muslim activist who later turned into a person who upheld tolerance, respect for humanity, non-violence and fought tirelessly against the practices of authoritarian as well as militaristic. He was an activist who was very active in fighting for the rights of the oppressed. During his life he was always committed to defend anyone whose rights are wrong.

While in the midst of fighting for human rights, there was a time many parties feel disturbed, causing him to go through several terrors and threats, including death threats.

Meeting His Death

The death threat finally became apparent on September 7, 2004 while he was en route to Amsterdam to continue his studies there. He boarded Garuda Indonesia GA-947 which took off from Singapore. Three hours after take-off, the cabin crew reported to pilot Pantun Matondang that a passenger named Munir sitting on seat number 40-G was ill. Munir went back to the toilet. The pilot asked the cabin crew to continue monitoring his condition. Munir was moved to sit next to a passenger who happened to be a doctor who also tried to help him at that time. The flight to Amsterdam took 12 hours. But two hours before landing on 7 September 2004, at 8:10 am Amsterdam time at Schiphol Airport Amsterdam, when examined, Munir has died.

On November 12, 2004, the Dutch police (Dutch Forensic Institute) issued that they found traces of arsenic compounds after autopsy. This was also confirmed by the Indonesian police. It was not yet known who has poisoned Munir then, although some suspect that certain elements do want to get rid of him.

Handling the Case

On December 20, 2005 Pollycarpus Budihari Priyanto was sentenced to 14 years in prison for the murder of Munir. The judge stated that Pollycarpus, a Garuda pilot on leave, put arsenic in Munir’s food, because he wanted to silence Munir, who had been actively criticizing the government. On June 19, 2008 a military General Muchdi Prawiro Pranjono, who also happened to be close to Prabowo Subianto and the Vice Chairman of Gerindra Party, was arrested with strong suspicion that he was the mastermind of Munir’s murder. Various strong evidence and testimony led to him. However, on December 31, 2008, Muchdi was acquitted. The verdict is highly controversial and the case is being reviewed, and 3 judges who convicted him free of charge are now being questioned.

A rapid process since the arrest was announced on June 19, 2008. Muchdi’s freedom was considered odd, because several facts in the trial reinforced his role in Munir’s death. Here is the gaffe:

  1. Muchdi is considered to have a motive of hurt to Munir. His career stalled after the disclosure of the case of kidnapping activists in 1997-1998.
  2. Before and after Munir were killed, there were at least more than 40 telephone communications happened between Muhdi and Pollycarpus. Even on the day Munir was murdered there were fifteen phone calls to Pollycarpus.
  3. From a list of contacts on Muhdi’s computers seized from his office, the team of investigators found Polly’s name.

Unfortunately, the judges’ verdicts did not lead to Muchdi’s involvement.

The President’s Move

13 years has passed by, however Munir’s case has not yet reached a bright spot. In 2016, the Public Information Commission (KIP) won Munir’s widow Suciwati and KontraS’s lawsuit requesting that the Ministry of State Secretariat (Kemensetneg) open a Fact Finding Team (TPF) document of Munir’s murder to the public.

The TPF document on Munir’s murder had been handed over to the then-president Susilo Bambang Yudhoyono on July 23, 2005. However, it has now gone missing. President Joko Widodo had instructed the Attorney General to find the missing document and examine it to resolve Munir’s murder case. A year later KIP’s decision for Kemensetneg was annulled and stated that said document is lost and is not a responsibility of Kemensetneg to find.

Munir’s widow Suciwati questioned Kemensetneg’s statement, she personally believes that the document had been submitted by the TPF to the government at the Palace in 2005. She also assumes there is a cover-up so that the document in 2005 was not opened. She will still ask the government to announce the TPF document.

Reflecting from this case 13 years ago, we can also look at the latest case as similar, such as Novel Baswedan’s case. How the government’s reaction to it may show that cases like these get only a small attention. In order for judicial cases like this to be resolved quickly, should there be more attention from the government such as the protection of the witnesses required to testify.

It’s been 3 years since Jokowi was elected as President of Indonesia in 2014. As a President, what he needs to do is to fulfill his promises because back then while he was campaigning to run, he promised to resolve the old and unresolved cases like Munir’s and other cases regarding to Human Rights. But up until now many parties think Jokowi hasn’t given his full attention to his promise. Given a statement by Indonesian International Amnesty director saying that Munir’s case could also be fully disclosed if the Attorney General’s Office and the Police re-opened the case seriously after the Supreme Court (MA)’s verdict stating that Kemensetneg was not obliged to find the TPF Munir document.

During his 3 years of governing the nation, he has done remarkable accomplishments. In his early years he managed to strengthen and maintain the nation’s economic stability. Now he needs to set his priority for the unresolved cases just like he promised.

Generasi Z: Kami Bukan “Generasi Micin”

Penulis: Indri Karundeng

                                                                                                           (Sumber: Stores.org)

 

Generasi Z adalah istilah yang ditujukan kepada jenis manusia yang lahir pada tahun 1995 hingga 2014. Istilah ini memang masih terdengar asing bagi sebagian orang, namun cukup menggemparkan dan membuat generasi sebelumnya, Generasi Y atau Generasi Milenial, cenat-cenut.

Generasi Z dikenal dengan sebutan iGeneration atau generasi internet. Bukan cuma ayah dan bunda, jenis ini juga dibesarkan oleh makhluk tak berkelamin bernama teknologi. Sejak kecil mereka akrab dengan gadget dan sosial media. Tidak jauh  dengan Generasi Y, yang lahir pada rentang tahun 1981 sampai dengan 2000. Hanya saja Generasi Z cenderung menggantungkan hampir seluruh aktivitasnya kepada teknologi yang secara tidak langsung mempengaruhi gaya hidup mereka.

Jika Generasi Z pertama adalah mereka yang lahir pada 1995, maka yang paling tua dari Generasi Z Indonesia sudah berumur 22 tahun: sudah dikategorikan sebagai manusia dewasa, paling tidak sekarang mereka sudah berkuliah atau sudah punya pekerjaan. Mereka juga sebenarnya adalah produk Generasi Y, di mana mereka masih sempat merasakan masa kecil tanpa WiFi dan indahnya dunia tanpa Instagram, Facebook, dan Online Games. Namun, dewasa ini mereka diperhadapkan dengan situasi yang lumayan berbeda. Tidak sulit bagi mereka untuk menyesuaikan, karena sebelumnya mereka sendiri pun juga sudah disentuh oleh teknologi wireless.

Generasi Z yang berstatus sebagai mahasiswa,  cenderung lebih terbuka, komunikatif, dan multitasking. Mereka juga dikenal kritis dalam menanggapi isu-isu kekinian. Mereka senang mencari tahu segala informasi berdasarkan fakta. Di tengah kontroversi berita hoax, mahasiswa golongan Z tidak begitu saja menerimanya, melainkan mereka mencari terlebih dahulu kebenarannya kemudian mereka berkesimpulan. Budaya tulis-menulis masih berlaku di zaman ini, mereka tidak akan sungkan menulis  dan menceritakan ide-ide mereka untuk dijadikan sebuah karya yang berfaedah. Bagi Gen Z, produktifitas adalah harga mati.

 

Momok Penyematan “Micin” Kepada Generasi Z

Belakangan ini, ilstilah “Micin” sering disebutkan di hampir setiap perbincangan, baik langsung maupun di sosial media. “Micin” sendiri ditujukan kepada perilaku kids zaman now yang suka melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan sebelumnya. Generasi ini dipandang sebagai manusia yang hedon, instan, dan sering melakukan tindakan yang tidak berfaedah, khususnya di media sosial. Sebuah kebanggan bagi mereka jika wajah dan nama mereka terpampang dimana-mana. Lantas, mengapa “Micin” menjadi istilah untuk menggambarkan kids zaman now  hingga berimbas ke Generasi Z?

Micin atau MSG (Monosodium glutamat) adalah bahan yang digunakan sebagai bumbu penyedap makanan. Anggapan bahwa micin adalah sesuatu yang membahayakan konsumernya, masih melekat di masyarakat luas. Namun, berdasarkan penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat  mengategorikan MSG sebagai GRAS (Generally Recognised As Safe) atau umumnya diakui aman. Penelitian lebih lanjut mengenai MSG tentu akan selalu bermunculan untuk benar-benar memastikan keamanannya. Hingga saat itu tiba, jika kita belum mengenal Generasi Z dengan baik, mungkin ada baiknya kita memuaskan diri untuk menggunakan kata “Micin” sebagai penggambaran Generasi Z.

Tidak sedikit Generasi Z menolak, bahkan kesal digeneralisasikan sebagai Generasi Micin. Walaupun mereka dibesarkan dan dimanjakan oleh teknologi wireless, tak lantas membuat mereka menjadi malas untuk berkreasi. Justru kemudahan akses inilah yang mereka manfaatkan sebagai kebutuhan utama untuk mengekspresikan karya mereka dengan mudah. Bukti hasil kreatifitas Generasi (Bukan) Micin dapat dilihat di mana saja, dalam bentuk apa saja, baik karya  tulisan, video, fotografi, dll. Maka wajar saja generasi ini menolak disebut Generasi Micin.

 

Masa Depan di Tangan Generasi Z

Sebagai generasi yang terlahir di era digital, mau tidak mau mereka akan tetap bersentuhan dengan teknologi, yang mana mereka secara tidak langsung dituntut untuk menggunakan teknologi dalam kesehariannya untuk memenuhi hasrat dan kebutuhannya sebagai seorang Gen Z itu sendiri. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan, dan dicari oleh banyak orang. Kerena dalam sepuluh atau dua puluh tahun lagi, bumi akan dipenuhi dengan manusia Gen Z yang membuat persaingan semakin ketat.

Merah Bercerita tentang Bunga dan Tembok

Penulis: Rio Syahruddin Fabanyo

                                       (Sumber Ilustrasi: Soundcloud.com)

 

Sudah tahukah Kamu dengan band indie yang satu ini?

Merah Bercerita adalah kelompok musik asal Solo yang beraliran sound of freedom.  Pertama kali dibentuk oleh sekawanan siswa SMK 8 Surakarta yang ingin berpartisipasi pada sebuah event bulanan yang diselenggarakan sekolah mereka. Sebelumnya, band ini bernama Milagros.

Entah karena merasa aneh dengan nama tersebut, mereka memutuskan untuk merubah nama menjadi Merah Bercerita. Kata “Merah” diambil dari nama Vokalis mereka, Fajar Merah. Sedangkan maksud kata “Bercerita” adalah karena keinginan mereka menjadi pencerita lewat lirik-lirik lagunya.

Band ini digawangi oleh Fajar Merah (vocal/gitar), Gandhiasta Andarajati (gitar), Yanuar Arifin (bas), dan Lintang Bumi (drum). Mereka meluncurkan album perdana yang serupa nama band mereka: Merah Bercerita. Singel terbarunya berjudul Derita Sudah Naik Seleher. Hingga saat ini, Merah Bercerita telah memiliki sebelas lagu. Satu di antara lagu mereka berjudul Bunga dan Tembok, liriknya diadopsi dari puisi Wiji Thukul, Ayah dari Fajar Merah.

 Bagi Fajar Merah, puisi masih kata-kata mati ketika tidak ada yang membicarakan. “Kami ingin meghidupkan tulisan itu agar menjadi hidup melalui musik. Kami akan mengantar kalimat itu menuju keabadian” kata Fajar Merah, dikutip dari metrotvnews.com.

Fajar Merah tidak ingin kalau puisi yang ditulis bapaknya itu mati. Puisi masih kata-kata mati ketika tidak ada yang membacakannya.

 

Tentang Bunga dan Tembok

Melalui puisi-puisinya, Ia menerbar konfrontasi. Puisi ini mengibaratkan rakyat kecil sebagai bunga, mereka tumbuh, tapi tak diharapkan oleh pemilik rumahnya. Rakyat kecil diibaratkan seperti bunga yang dicabut dan disingkirkan dari tanahnya sendiri. Lalu, sang penguasa sebagai tembok, menggusur bunga-bunga dari tanahnya sendiri.

Namun, di akhir sajaknya, Thukul memberikan semangat untuk pembaca, bahwa si bunga yang tercabut dari akarnya itu akan tetap menebarkan benihnya. Benih semangat yang akan bergelora kelak di masa depan, merongrong kengakuhan tembok penguasa.

Puisi Thukul menggambarkan kebobrokan pemerintah masa itu. Kezaliman orang-orang yang memiliki tahta tinggi di pemerintahan, melakukan segala macam cara untuk membungkam suara-suara yang melawan. Suara-suara yang meminta keadilan. Sebuah rezim yang membawa penderitaan fisik, dan menyisakan luka batin. Wiji Thukul lebih senang “melagukan” puisi dengan tema-tema kebangsaan yang membangkitkan jiwa. Salah satu cita-citanya yang selalu ia pegang adalah memberikan keadilan bagi semua kalangan rakyat, dan menentang segala bentuk penindasan dan pelanggaran kaum elit negeri ini.

Perjuangannya melawan ketidakadilan lewat puisi tidak berjalan mulus. Sudah tidak terhitung lagi aksinya yang ditentang aparat, hingga sekolompok orang yang merasa terusik dengan bisikan-bisikan pedas ala Wiji Thukul.

Namun, titik akhir hidup sang maestro ternyata malah menjadi misteri yang memilukan. Seperti kisah di akhir puisinya, Ia dikabarkan hilang pada prahara Mei 1998. Hingga kini, tak ada yang tahu di mana rimbanya. Ia menjadi korban penghilangan paksa, bersama dua belas aktivis 1998 yang lain. Tahun ini, terhitung sudah mereka hilang selama 19 tahun.

Mencari Keuntungan: Menguntungkan atau Merugikan?

Penulis: Jovany Joudi Joseph

(Sumber: Dokumenter Gorontalo Baik)

 

“Hidup ini bagai hukum permintaan dan penawaran, memiliki kontra dan hubungan yang akan mempengaruhi kedua aspek, apakah itu akan bertambah atau berkurang? Ketika semangat dan motivasi kita naik, maka otomatis pekerjaan kita akan turut berkembang, dan berlaku juga sebaliknya. Namun, bila ada aspek yang merugikan justru bertambah, maka ia akan menggerus kerja kita, dan akan berdampak berlawanan. Seperti itulah kira-kira yang dialami bila kita mempelajari ekonomi. Ada hukumnya” demikian kata-kata dari seorang dosen Ilmu Ekonomi yang tengah memberikan kuliah. Pernyataannya di atas menjadi doktrin bagi para mahasiswanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam konsep ekonomi, kerugian adalah kutukan yang mesti dihindari.

Pertanyaannya, apakah keuntungan itu benar-benar menguntungkan kehidupan? Apakah moral kita juga diuntungkan dengan doktrin mengejar keuntungan tersebut?

Hari itu tidak ada yang berbeda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Mahasiswa berkeliaran ke sana kemari. Hampir setiap jam kelas-kelas berganti mata kuliah, dosen lalu lalang dengan raut diam tanpa ekspresi. Kegiatan ormawa di tempat itu berjalan seperti biasa. Jadwal kuliah padat seperti biasa. Di sana, sekumpulan manusia terstruktur sedang  belajar tentang “keuntungan”.

“Apa yang kalian pelajari di mata kuliah ini?” tanya seorang dosen Ilmu Ekonomi kepada mahasiswanya. Lalu, serentak mereka menjawab “Mencari keuntungan!” Namun, bagaimana bila kalian dihadapkan dengan kerugian?” tanya sang dosen. Semua mahasiswa diam sesaat.

 “Kalian bangkit, dan kejar lagi keuntungan. Lupakan kerugian. Bila kalian ingin berhasil dan bahagia, tidak boleh ada yang namanya kerugian!” tegas sang dosen.

Dosen itu lalu menegur seorang mahasiswa yang telah selesai mengikuti mata kuliah Ilmu ekonomi, juga untuk menanyakan, apa yang telah Ia pelajari. Aldi Affandy, seorang mahasiswa semester-1 jurusan manajemen di Fekon.

“Saya mempelajari tentang defenisi keuntungan, dampak keuntungan, dan rumus-rumus untuk mencapai keuntungan” jawabnya dengan penuh percaya diri. Sebuah jawaban yang menegaskan doktrin keuntungan yang seolah menjanjikan sesuatu yang sangat “menguntungkan” dalam kehidupan, sehingga mesti dikejar dengan berbagai macam cara.

Namun, pertanyaan lain kembali muncul, apa bukti yang kuat bahwa keuntungan itu benar-benar menguntungkan?

KENYATAAN ZAMAN INI

“Seorang pejabat pemerintahan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan tadi malam. Pelaku terbukti menggelapkan uang proyek pemerintah untuk kepentingan pribadinya’’ ucap seorang pembaca berita melalui sebuah siaran televisi nasional dengan raut serius. Namun, berita itu tak lagi begitu dihiraukan sebagian penonton berita. Berita seperti itu sudah tidak menarik untuk disimak. Sudah biasa.

Menengok kembali beberapa kasus korupsi besar-besaran yang terjadi di Indonesia: Hambalang, E-KTP, Dana hibah, dan serentetan kasus korupsi lainnya. Sudah basi. Seolah yang dicari para koruptur hanya melulu soal keuntungan. Seakan belum cukup gaji yang diterima, mereka malah mengejar keuntungan lain yang bukan menjadi hak mereka. “Toh, namanya juga keuntungan. Selagi ada kesempatan, ya, dikejar” ujar Fernanda Barijha, Mahasiswa jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Tapi, apakah moral kita juga diuntungkan? Apakah perbuatan para pejabat yang mengejar keuntungan sampai ke balik jeruji besi, menerima keuntungan bagi kehidupannya? Apabila, para pajabat itu juga merupakan jebolan Fakultas Ekonomi, bergelar Sarjana Ekonomi, apakah ekonomi yang mereka pelajari telah benar-benar menjadikan mereka penggila keuntungan? Apakah benar manusia harus selalu mengejar keuntungan?

Kata Mereka, Secukupnya Saja

“Yang penting, secukupnya saja” ujar tante Oco, seorang penjual milu siram di kelurahan Biawu, Kota Selatan, Gorontalo. “Yah, penting berkah di usia saya yang sudah tua” begitu kata Oma Rabi, peramu obat tradisional di Desa Patungo, Telaga Biru, Gorontalo. Begitulah kutipan dari film dokumenter Gorontalo Baik karya Dandhy Dwi Laksono yang belum lama ini dirilis di YouTube.

Tante Oco dan Oma Rabi tidak menyandang gelar Serjana Ekonomi. Bukan pula pengikut doktrin “keuntungan” dalam menjalankan usaha mereka. “Yang penting, secukupnya” Itu adalah prinsip mereka. Warung sederhana di kelurahan Biawu itu sangat terkenal akan kenikmatan milu siram racikan Tante Oco. Warung yang hanya buka dari pukul 10.00- 13.00 WITA itu selalu ramai dikunjungi, bahkan tak pernah sepi dari para pelanggan setianya. Tante Oco, penjual dan pemilik usaha itu telah dikenal luas dan memiliki banyak pelanggan tetap. Diakuinya bahwa penghasilan yang diperoleh sudah cukup. Lalu, ketika ditanya, kenapa tak menambah jam buka, atau berinvestasi dengan membuka cabang di tempat lain? Ia menjawab, “Yang penting, secukupnya saja”.

Tante Oco mengaku tak ingin susah payah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Yang penting sudah cukup memenuhi target hari itu. Ketika dagangannya habis, Ia akan menutup warung kecil itu, lalu kembali mempersiapkan dagangan untuk esok hari.

Sama halnya dengana oma Rabi. Seorang peramu obat tradisional yang telah dikenal luas sampai keluar daerah karena ramuannya yang manjur. Namun, dengan ketulusan hatinya, setiap pasien yang datang dengan berbagai keluhan penyakit kronis, bahkan ada yang hampir mati akibat gagal ginjal, diberikan ramuan secara cuma-cuma tanpa bayaran sepeser pun. Para pasien yang telah merasakan ramuannya mengaku langsung sembuh tanpa perlu penanganan medis. Ketika ditanya, kenapa tak ingin meminta imbalan sedikit pun, Ia menjawab “Saya tidak ingin dikomersialkan. Tidak pernah kepikiran jauh-jauh ingin dikenal orang. Pokoknya, yang penting masyarakat sekitar sehat-sehat, kalau saya kan tinggal nunggu nomor antrian” ucapnya diiringi tawa kecil. “Saya tidak pernah kepikiran untuk berjualan. Memang tidak dijual. Saya hanya ingin sisa hidup saya menjadi berkah“ tutupnya.

Setelah menyimak cerita kedua tokoh di atas, manakah defenisi keuntungan yang sejati ? Manakah yang benar-benar menguntungkan kehidupan? Apakah kerugian adalah kutukan? Apakah kita sudah menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya?

Entah kenapa, mereka yang berujar “yang penting secukupnya saja,” adalah yang masih bisa tersenyum sampai hari ini. Mereka yang berpendidikan dan berpangkat, kini justru duduk di balik jeruji besi, menyaksikan mereka yang berujar “yang penting secukupnya saja” yang seolah-olah mengejek dari kejauhan, sambil berlalu dan tersenyum. Ironis.